NUSANTARANEWS.CO – Karakteristik perang sudah mengalami perubahan sangat signifikan. Terutama pasca berakhirnya perang dingin. Tingginya biaya perang, banyaknya korban berjatuhan, serta ketatnya penerapan kaidah hukum dan konvensi internasional telah mempengaruhi kecenderungan perubahan bentuk perang di segala penjuru dunia. Untuk itulah, perang yang dilakukan secara konfrontatif bukan lagi sebuah cara utama ketika hendak menguasai suatu negara berdaulat. Dan sudah mulai disadari bahwa perang modern lebih bersifat nir militer atau proxy war.
Demikian prolog yang disampaikan pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati dalam sebuah wawancara nusantaranews.co, Jakarta, Senin (5/12/2016).
“Saat ini, pola untuk menguasai suatu negara berdaulat sudah tidak lagi dilakukan secara frontal, tetapi dengan cara non-linear, tidak langsung, dan bersifat proxy war,” ujar dia menambahkan. Proxy war, kata dia, jika berkaitan dengan sfat dan bentuknya seringkali menggunakan senjata yang berupa isu ketimpangan pembangunan, demokratisasi, ketidakadilan ekonomi, radikalisasi agama, terorisme, separatisme, kemajemukan masyarakat, serta maraknya korupsi.
“Kesemuanya dapat bereskalasi menjadi ancaman keamanan nasional bagi suatu negara yang berdaulat. Ironisnya, dalam konteks Indonesia, kesemua isu ini seringkali muncul untuk diangkat dan dipolitisasi hingga menimbulkan ketegangan di masyarakat. Khususnya isu pluralisme yang melekat pada Bangsa Indonesia, sejak kelahirannya hingga kini, seringkali digunakan untuk menumbuhkan ancaman yang dapat memecah-belah masyarakat atas dasar perbedaan SARA. Hal inilah yang perlu diwaspadai sebagai bentuk proxy war di NKRI!,” papar perempuan yang akrab disapa Nuning ini mengingatkan.
Dalam banyak kasus, ancaman proxy war dengan pola devide et impera atau memecah-belah dari dalam merupakan cara yang efektif untuk menciptakan instabilitas keamanan dalam suatu negara. Realitas Arab Spring yang “berhasil” mengacaukan situasi politik dan keamanan di Timur Tengah menjadi bukti jelas dan terang benderang bahwa perang memang sudah merubah polanya, lebih sistematis dan terencana. Walhasil, Arab Spring sukses menciptakan perang sudara di Irak, Afghanistan, Libya, Suriah serta negara-negara Timur Tengah lainnya. Contoh lainnya adalah konflik di Utara Rusia dan Ukraina yang berujung pada lepasnya Crimea.
“Realitas ini semakin membuktikan adanya perubahan pola perang. Isu perpecahan dibangun secara sistematis melalui tahapan yang terencana dengan tema ekonomi, sosial-budaya, politik, hak asasi manusia, terorisme, demokratisasi, dan lingkungan hidup, termasuk isu pergantian rezim yang otoriter dan isu senjata pemusnah massal. Sementara itu, penciptaan kondisi lewat propaganda diperkuat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui media sosial,” ulasnya.
Proxy War dalam Masyarakat Majemuk
Jika dicermati lebih dalam, proxy war bukanlah hal yang asing bagi bangsa Indonesia. Sejarah mencatat, proxy war merupakan strategi utama masa kolonialisme Belanda sejak jaman pra kemerdekaan, terutama pada Perang Jawa (Diponegoro), Perang Paderi (Imam Bonjol), dan Perang Aceh (Teuku Umar) yang kesemuanya memanfaatkan kemajemukan masyarakat untuk menciptakan segregrasi sosial yang memicu adanya konflik komunal.
“Dalam kasus di Indonesia, masih terekam dalam ingatan kita, di tengah optimisme masa transisi rezim otoriter menuju demokratisasi, muncul serangkaian konflik komunal bermuatan SARA di Sambas, Sampit, Poso, dan Ambon,” imbuh Nuning mencontohkan konflik yang pernah menimpa Indonesia.
Sebuah data mencatat, hampir 90% dari korban tewas akibat konflik komunal, baik skala besar mapupun lokal. Dari korban tewas tersebut, 57% akibat kekerasan Kristen-Muslim, 29% anti-Madura dan 13% anti-Cina. Merujuk pada jumlah korban dan intensitas konflik komunal, rentannya ancaman proxy war dalam masyarakat majemuk di Indonesia tidak dapat di pandang sebelah mata.
Peran Dunia Intelijen
“Dalam upaya menghadapi ancaman proxy war yang kompleks dan multidimensional, peran dunia Intelijen dalam sistem peringatan dini (early warning system) sebagai pemasok fore-knowledge untuk mengisi the blind side of decision making mendapat tantangan yang tidak mudah,” sahut Nuning ketika ditanya soal peran intelijen.
Dalam konteks ini, menyitir Kerry Patton sebagai upaya merespon ancaman proxy war, dunia intelijen di banyak negara membangun dan mengembangkan berbagai macam bidang intelijen, yaitu politik, sosial-budaya, ekonomi, lingkungan, cyber dan kesehatan, juga dianggap penting dalam analisis informasi yang terkini dan akurat (velox et exactus) bagi para pembuat kebijakan. Khususnya bagi Bangsa Indonesia yang majemuk, kesadaran akan ancaman proxy War tentunya juga perlu mendapat tempat yang strategis dalam cakupan kegiatan intelijen (intelligent coverage), sehingga dapat dideteksi secara dini agar tidak bereskalasi mengancam keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Penulis & Editor: Eriec Dieda
