Oleh: Aznil Tan
NUSANTARANEWS.CO – Pemindahan ibu kota negara bukanlah ide baru. Bukan suatu hal yang perlu diperdebatkan lagi. Dari presiden Soekarno sampai SBY sudah ada rencana pemindahan Ibu kota negara Indonesia. Apalagi kondisi Jakarta sekarang sebagai ibukota negara sudah sangat kritis. Jakarta tidak bisa lagi menampung interaksi manusia dan lingkungannya. Maka pemindahan Ibukota negara adalah sebagai langkah visioner, terobosan, sekaligus thinking outside the box bagi masa depan Indonesia.
Para founding fathers RI bahkan sejak satu tahun Indonesia merdeka sudah ada rencana menentukan letak ibukota Indonesia. Diskursus yang mengemuka adalah apakah ibukota mau ditempatkan di kota yang sudah terbentuk sejak masa kolonial Belanda, atau kota yang sama sekali baru?
Pada tahun 1957 dibentuklah Panitia Agung untuk merencanakan dan menentukan letak ibukota. Akan tetapi rencana itu urung terealisasi karena menjadi polemik dan berbagai problem lainnya. Pada 31 Agustus 1964, Soekarno atas persetujuan DPR-Gotong Royong, mengesahkan UU No. 10/1964, yang menyatakan Jakarta tetap sebagai ibukota negara.
Pada tahun 1997, masa era Presiden Soeharto yang memproyeksikan Jonggol, Kabupaten Bogor, sebagai calon ibukota RI. Soeharto menerbitkan Kepres No. 1 Tahun 1997 mengenai pengembangan Jonggol sebagai kota mandiri. Ratusan hektare lahan sempat dibebaskan oleh sejumlah pengembang. Salah satunya adalah PT Bukit Jonggol Asri, yang saham mayoritasnya dimiliki oleh putra Presiden Soeharto. Proyek besar yang penuh permainan mafia tanah itu akhirnya gagal total, apalagi pada tahun 1998 timbul gelombang besar gerakan mahasiswa menumbangkan pemerintahan Orde Baru menuntut reformasi.
Pada pertengahan Januari 2013 terjadi banjir besar melanda Jakarta yang kemudian Jakarta dinyatakan dalam keadaan darurat. Wacana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke wilayah lain kembali semakin gencar disuarakan.
Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) punya pandangan tersendiri soal ini. SBY menawarkan 3 skenario, yaitu mempertahankan Jakarta dengan memperbaikinya, memindahkan pusat pemerintahan saja atau membangun ibukota yang benar-benar baru. 3 opsi pemindahan ibukota negara tersebut membuat mengambang kembali alias tidak konkrit.
Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menetapkan secara resmi wilayah Kalimantan Timur sebagai lokasi ibukota baru pengganti Jakarta. Sebuah keputusan yang harus diacungkan jempol untuk mengakhiri perdebatan dan diskursus yang begitu panjang. Ini sebuah kabar gembira yang harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Adalah sebuah langkah konkrit yang tidak lagi sekedar wacana kosong.
Dalam suhu politik masih gonjang-ganjing, Jokowi tampil sebagai seorang leadership yang mumpuni mengambil keputusan strategis serta visioner tanpa ragu dan tidak menunda-nunda lagi pemindahan ibukota negara Indonesia.
Menyikapi hal tersebut, para Aktivis ’98 yang merupakan kekuatan generasi baru dalam perubahan masa depan Indonesia harus tampil terdepan menyatakan dukungannya pada pemindahan ibukota yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Siap pasang badan mengawal pemindahan ibukota negara.
Peran ’98 mengawal pembangunan ibukota baru artinya mengawal Visi Indonesia Baru sebagaimana cita-cita dalam tuntutan reformasi. Ini sudah panggilan sejarah untuk ikut terlibat dalam mewujudkan visi Indonesia maju.
Aktivis ’98 sebagai generasi masa depan harus siap melawan kekuatan tokoh-tokoh tua masih menguasai panggung perpolitikan Indonesia yang menolak pemindahan Ibukota. Siap mematahkan para oportunis dan para politikus-politikus karbitan yang mencoba mengagalkan pemindahan ibukota. Membersihkan para benalu di dalam pemerintahan yang bekerja setengah hati.
Penetapan Kalimantan Timur sebagai pusat Ibukota Negara Republik Indonesia adalah merupakan pilihan lokasi yang tepat ditetapkan oleh Presiden Jokowi, baik secara geografis dan pertimbangan masa depan Indonesia.
Untuk langkah seanjutnya, tugas Aktivis 98 adalah bagaimana perpindahan ibukota baru Indonesia tersebut menjadi momentum untuk mendapatkan wajah kota baru yang beda dengan wajah kota-kota ada di dunia. Jangan sampai desain ibukota baru Indonesia berbentuk umum/pasaran yang biasa dilihat pada ibukota negara-negara ada di dunia. Jangan sampai juga seperti desain/ilustrasi yang tersebar di media-media dimana desainnya sangat pasaran/umum dan mentah terobosan baru kota masa depan.
Pulau Kalimantan adalah sebuah kawasan paru-paru dunia semestinya perencanaan tata kota Ibukota negara baru tersebut adalah merupakan perpaduan antara alam dengan perkembangan teknologi masa depan. Kota baru yang tidak merusak lingkungan dan alam setempat dengan tetap menjaga kealamian dan keasriannya.
Konsep yang cocok adalah kota berkonsep eco-city (kota green) dan kota hub-city (kota smart) bebas polusi.
Saatnya Jokowi juga buktikan bahwa dia bukanlah antek asing seperti dituduhkan kepadanya dengan menyerahkan sepenuhnya kepada anak bangsa Indonesia untuk merancangnya. Sebuah karya murni yang monumental dari anak bangsa Indonesia. Bahwa putera-puteri Indonesia mampu menghadirkan sebuah kota masa depan yang futuristik, canggih, dan menyatu dengan alam.
Saatnya Presiden Jokowi sudah mulai memanggil anak-anak bangsa yang ahli di berbagai bidang untuk bersama merancang Ibukota baru Indonesia sebagai kota khazanah dunia dan tempat peradaban masa depan. Bahwa banyak putera-puteri Indonesia berkemampuan tinggi sebagai arsiteknya untuk mendesain, para ahli konstruksi untuk membangunnya dan ahli informatika menjadikan sebuah kota smart serta para ahli lingkungan untuk membuat kota yang menyatu dengan alam.
Presiden Jokowi sadar bahwa semangat membuat ibukota negara baru itu lahir juga dari semangat perlawanan bangsa Indonesia pada penjajahan asing.
Jangan sampai juga rancangan ibukota negara baru tersebut lahir dari hasil sebuah konsultan yang cenderung berorientasi bisnis dan proyek. Jika ini terjadi akan menimbulkan kecemburuan dan hanya akan melahirkan karya pasaran/umum.
Rancangan ibukota negara baru Indonesia ini harus lahir murni dari karya anak bangsa yang diisi berbagai ahli tergabung dalam satu tim.
Semoga orang pongah sekitar Jokowi tidak membusukan peran Aktivis ’98 ingin berpartisipasi menyumbangkan pemikiran-pemikiran dasar tentang ibukota negara masa depan Indonesia dan dunia.
Jayalah Indonesiaku !
Maju terus Pak Presiden!
Aktivis “98 siap pasang badan untuk mengawalmu.
