NUSANTARANEWS.CO – Partai Gerindra tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama saat mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI 2012 lalu. Belakangan, Ahok malah ‘durhaka’ karena mundur sebagai kader Gerindra setelah terpilih menjadi Gubernur DKI.
Ahok yang notabene adalah kader partai Gerindra berselisih paham dengan keputusan partai. Kala itu, tengah dibahas RUU Pilkada dan Gerindra setuju dengan pemilihan kepala daerah tidak langsung. Sementara Ahok, secara tegas menolaknya dan sebagai aksi nyata dari penolakan tersebut adalah mengundurkan diri sebagai kader Gerindra.
“Kita lebih belajar meneliti track recordnya, jangan sampai mendukung kutu loncat lagi lah. Ya kami tidak maulah mendukung calon yang durhaka,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Senin (8/8) petang.
Saat ini, posisi Gerindra memang sudah menetapkan calon yang akan diusungnya, yakni Sandiaga Uno. Namun, siapa wakilnya Gerindra masih belum memutuskan karena tergantung dari koalisi.
“Gerindra tidak bisa mengusung sendiri, dan akan berkomunikasi dengan parpol lain yang memiliki visi sama. Karena itu belum final sebuah paket (Bubernur-Wakil Gubernur), tapi orangnya figurnya yang kita dukung adalah Sandi,” kata Fadli.
Lebih jauh, Fadli menegaskan Ahok tidak boleh berlindung kepada Presiden Joko Widodo untuk menutupi segala kesalahannya. Terlebih dari itu, presiden juga tidak boleh berpihak atau melindungi seseorang yang diduga berpotensi melanggar hkum, sebab hal itu bisa menyalahi konstitusi.
“Sekalipun presiden menginstruksikan, maka itu harus diabaikan intruksi itu oleh aparatur negara. Karena instruksi presden itu lebih rendah ketimbang konstitusi kita,” ujar Fadli.
Ketika ditanya soal keengganan Ahok mengambil cuti saat kampanye, Fadli menyebut Ahok sebagai orang yang inkonsistensi. Sebab, dulu Ahok adalah termasuk yang ikut mendorong diwajibkanya cuti saat kampanye bagi petahana.
“Ini omongan orang plin plan dimasa lalu meminta tdak boleh ada peluang sedikitpun menggunakan fasilitas jabatan untuk kepentingan politik, dan pemimpin seperti ini tdak perlu dipilih lagi karena akan membahayakan Jakarta dan Indonesia,” tandasnya.
Fadli meminta agar MK mengabaikan judicial review Ahok. Sebab, hal ini hanya menandakan bahwa Ahok tidak siap bertarung. (Rafif)
