NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Forum Diskusi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menggelar Diskusi Publik tentang Dampak Pilkada Serentak Terhadap Perekonomian (Pangan) Indonesia. Diskusi yang digelar di Rumah Makan Handayani Prima, Senin (28/2/2018) itu menyimpulkan bahwa Pilkada serentak tidak mempengaruhi pertumbuhan terhadap perekonomian.
Pengamat Ekonomi, Dr. Karuniana Dianta A. Sebayang, ME, selaku salah satu Narasumber pada diskusi tersebut menyampaikan bahwa bukanlah pelaksanaan Pilkada yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Melainkan, laju pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat jika Pilkada tersbut menghasilkan kepala daerah yang inovatif.
Alumni Universitas Indonesia ini juga mengatakan bahwa dalam Pilkada isu ekonomi tetap menjadi isu menarik. Namun akan kalah menariknya dengan isu agama, isu korupsi dan acara hiburan.
“Pilkada ini memang membutuhkan dana yang cukup besar, tapi itu tidak diperuntukkan untuk masyarakat secara umum. Tapi untuk saksi dan tidak berdampak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah,” jelasnya.
Baca:
PB PMII Gelar Diskusi Publik, UU MD3 Jadi Tameng Parlemen?
PB PMII Kutuk Aksi Kekerasan di Gereja St Lidwina Yogya
Apa dan Siapa Generasi Milenial? “Fokus” PB PMII Menjawabnya
“Politik dan Generasi Milenial” Menjadi Isu Utama Launching Fokus PB PMII
Senada dengan Ketua Bidang Ekonomi PB PMII, Ilhamuddin, yang mengatakan bahwa meski Pilkada membutuhkan dana besar, namun itu menguntungkan perseorangan. Tidak menguntungkan daerah atau masyarakat secara umum.
“Memang benar membutuhkan kaos, bendera dan lain-lain. Tapi dampaknya itu kepada person-person, tidak berdampak secara komprehensif terhadap masyarakat,” bebernya.
Di bagian lain, Ketua Bidang Politik, Advokasi dan Kebijakan Publik PB PMII, M. Zeni Syargawi mengatakan bahwa Pilkada serentak ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, penyelenggra maupun masyarakat pada umumnya. Menurut Zeni, Pilkada tidak dapat sukses jiuka tidak ada dukungan dan pengawasan dari masyarakat.
Untuk itu, dia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mengawasi proses Pilkada serentak yang digelar di 171 daerah ini. Termasuk mengawasi kinerja dari penyelenggra Pilkada. “Karena penyelenggara itu juga harus diwasi. Intinya mari kita sukseskan, semoga Pilakada serentak I ni akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas demi kemajuan pembangunan di daerah,” harapnya.
Zeni juga meminta kepada lembaga-lembaga survey untuk obyektif dalam merilis hasil survey. Jangan sampai hasil survey yang dirilis mendahului hasil perhitungan penyelenggra Pikada. “Kami minta kepada lembaga survey untuk tetap obyektif dan independen,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB PMII, Sabolah Al Kalamby, menegaskan bahwa selama proses Pilkada ini jangan sampai ada black campaign (kampanye hitam). Apalagi sampai memunculkan isu SARA, karena itu bisa mengnggau stabilitas Negara.
“Jangan sampai Pilkada ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, oknum yang ingin memecah belah kesatuan dan persatuan. Jadikan Pilkada ini sebagai momentum pesta demokrasi untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Kalau ada oknum yang mempolitisir isu yang bisa menganggu kesatuan dan persatuan NKRI, maka badan PMII akan berada di depan untuk melawannya. PB PMII sudah mengintruksikan para cabang dan coordinator cabang PMII di kabupaten/kota dan Provinsi yang menggelar Pilkada serentak untuk terus mengawasi demi suksesnya pelaksanaan Pilkada ini,” tegasnya.
Pewarta: Syaefuddin A.
Editor: Achmad S.
