Connect with us

Politik

Deddy Sitorus Pastikan PDIP Tidak Akan Mengusung Petahana Yang Nihil Prestasi

Published

on

Deddy Sitorus pastikan PDIP tidak akan mengusung pertahana yang nihil prestasi.

Deddy Sitorus pastikan PDIP tidak akan mengusung pertahana yang nihil prestasi. Foto: Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Deddy Sitorus.

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Deddy Sitorus pastikan PDIP tidak akan mengusung pertahana yang nihil prestasi. Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah masa yang berpotensi terjadinya peningkatan manipulasi anggaran. Baik itu terkait penanganan pandemi Covid-19 maupun pekerjaan infrastruktur serta mobilisasi aparatur birokrasi untuk memenangkan petahana di berbagai daerah.

Hal tersebut diutarakan oleh Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Deddy Sitorus melalui pesan tertulisnya ketika menanggapi geliat politik jelang pilkada serentak 2020. Untuk itu, Deddy meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Gakumdu harus melakukan pemantauan secara ketat terhadap aktifitas para petahana.

“Semua pihak terutama partai politik berkepentingan terhadap pelaksanaan pilkada harus bekerja sama demi terciptanya pilkada yang jurdil, berkualitas dan jauh dari kecurangan,” tutur Deddy, Sabtu (18/7).

Lebih lanjut, Politisi PDIP tersebut menilai bahwa suuatu hal yang wajar jika petahana memiliki potensi besar memenangkan persaingan. Hal itu dapat terwujud apabila selama periode sebelumnya memang melakukan hal-hal konkret yang langsung dirasakan oleh rakyat.

Namun petahana yang tidak memiliki prestasi akan cenderung melakukan segala daya upaya memenangkan kontestasi, terutama dengan menggunakan anggaran, jejaring penikmat kue APBD dan jajaran birokrasi yang dipimpinnya.

“Petahana model seperti itulah yang  patut diwaspadai oleh semua pihak, karena kondisi pandemi ini tidak saja menyediakan ruang yang besar untuk penyelewengan, tetapi juga membuka peluang bagi praktik politik uang karena himpitan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat,” tandas Deddy

Baca Juga:  Urgensi Pendidikan Karakter Kebangsaan Anak dalam Keluarga

Selanjutnya, menurut Deddy, para petahana yang telah mendapatkan tiket pasti akan segera bergerak memanfaatkan momentum pandemi ini untuk melakukan pencitraan besar-besaran. Kegiatan pencitraan ini diyakini oleh Deddy tidak akan bermanfaat banyak karena masyarakat pasti sudah punya pandangan terhadap kinerja para petahana.

“Rakyat sudah tahu, jika pada periode pertama para petahana ini hanya mampu berjanji maka tidak ada harapan mereka akan memenuhi janjinya pada periode kedua,” imbuhnya.

Periode kedua itu biasanya para petahana nir-prestasi akan cenderung memupuk kekayaan sebagai bekal pasca menjabat atau mempersiapkan keluarga atau kroni yang akan menggantikannya. Sehingga pencitraan, menurut Deddy adalah jalan yang secara alamiah akan diambil oleh para petahana tersebut dan jika perlu membeli suara rakyat yang memang sangat membutuhkan uang tunai saat ini.

“Lihat saja, pasti banyak Bupati, Wali kota dan terutama Gubernur yang akan rajin turun ke lapangan. Akan ada banyak program pengobatan massal, bedah rumah, program padat karya dan kegiatan kunjungan ke daerah-daerah yang selama ini diabaikan untuk meraih simpati rakyat,” katanya

Untuk itu kepada para pejuang demokrasi dan kedilan serta kepada para pihak terkait, Deddy menyerukan agar bekerja keras mengawasi gerak langkah para petahana. Terutama aktivitas dan aliran uang para kontraktor dan vendor proyek-proyek pemerintah provinsi dan daerah.

Begitupun kepada aparat penegak hukum, ia berharap  agar mengawasi secara ketat praktik-praktik kampanye busuk di lapangan. Kemudian, dia mengatakan, Bawaslu harus memastikan pertarungan Pilkada benar-benar berkualitas dan adil. Termasuk kepada  Kementerian Dalam Negeri dan Menteri PAN & RB ia meminta untuk bersatu padu mengawasi para ASN agar benar-benar netral dalam penyelenggaraan Pemilukada.

Deddy juga mengingatkan, penggunaan re-focusing anggaran dan anggaran Kehumasan perlu dipantau agar anggaran rakyat tidak digunakan untuk kampanye pemilu secara tidak etis. Jika Gubernur, Bupati dan Kepala Daerah ingin memberikan bansos, melaksanakan program atau promosi kehumasan maka wajib untuk memastikan hal-hal itu dilakukan atas nama Kepala Daerah dan Wakilnya.

Baca Juga:  Kunjungi Krayan, Laura Pastikan Pemerintah Berikan Pelayanan Terbaik

“Harus dipastikan bahwa foto Kepala Daerah dan Wakilnya ditaruh secara bersama dalam semua atribut pemerintah daerah. Lebih baik lagi jika program-program seperti itu dihentikan sementara atau disalurkan secara netral oleh dinas-dinas terkait,” tuturnya.

Ketika disinggung para petahana yang kembali diusung oleh PDIP, Deddy memastikan bahwa para petahana yang kembali diusung oleh partainya tersebut memang memiliki kelebihan dan telah terbukti melakukan hal-hal konkret pada periode pertama.

Dedy juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan pernah mengusung calon yang tidak punya kinerja baik di periode pertama. Sikap PDIP menurut Deddy sangat jelas, yakni akan meninggalkan calon yang tidak berprestasi atau yang berkhianat terhadap jalan kerakyatan dan ideologi partai.

“Jadi kalau ada petahana yang tidak kita dukung lagi, itu sudah pasti tidak ada prestasinya atau tidak punya potensi memperbaiki kinerjanya, itu rumus yang berlaku di PDI Perjuangan,” pungkasnya. (ES)

Loading...

Terpopuler