NUSANTARANEWS.CO – Para menteri perdagangan dari 11 negara kemitraan Trans-Pasifik akhirnya mengumumkan kesepakatan baru untuk terus maju meski tanpa diikuti oleh Amerika Serikat (AS) dalam pertemuan tiga hari di Da Nang, Vietnam.
Menteri Revitalisasi Ekonomi Jepang Toshimitsu Motegi dan Menteri Perdagangan Vietnam Tran Tuan Anh mengatakan kepada wartawan bahwa pada hari Sabtu (11/11/2017) daftar aturan yang akan dibekukan mencakup 20 kategori. Sebagian besar aturan itu terkait dengan HAKI, seperti masa perlindungan data pengembangan farmasi dan hak cipta.
Penyelesaian Perselisihan Negara-Investor atau ISDS, yaitu pasal yang memungkinkan investor asing menggugat negara atas kerugian akibat perubahan peraturan secara mendadak, juga dibekukan sebagian.
Kesebelas negara sepakat untuk melanjutkan kembali kategori tersebut jika AS, yang memutuskan untuk keluar dari perjanjian itu pada bulan Januari, kembali di masa datang.
Kesepakatan itu juga dengan jelas menyatakan bahwa perjanjian tersebut akan ditinjau ulang jika AS diperkirakan akan kembali, atau salah satu negara anggota meminta hal tersebut.
Kesepakatan baru ini akan berlaku setelah 6 dari 11 negara anggota meratifikasi kesepakatan tersebut. Kesepakatan ini sekarang disebut sebagai “Kemitraan Trans Pasifik Progresif atau CPTPP.
Seperti telah diberitakan, ketidaksepakatan Kanada dan kemungkinan lainnya akhirnya berhasil dipecahkan pada Jumat malam
“Kami telah mencapai kesepakatan mengenai sejumlah bagian mendasar,” kata menteri perdagangan Vietnam, Tran Tuan Anh, kepada wartawan di kota resor pesisir Da Nang, di sela-sela forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik.
Namun, lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum para pemimpin negara-negara yang terlibat dapat mendukung rencana tersebut, kata Anh dan rekannya dari Jepang, Toshimitsu Motegi.
Ke 11 negara yang tersisa dalam perjanjian perdagangan yang ditolak oleh Mr Trump pada bulan Januari telah berupaya merevisi kesepakatan tersebut agar mereka dapat melanjutkan tanpa keterlibatan AS.
Itu menyangkut keseimbangan yang sulit antara mempertahankan standar dan pragmatisme yang tinggi, kata Motegi.
“Melalui tanggapan pragmatik para pejabat yang terlibat, kita bisa mencapai kesepakatan.”
Motegi juga menambahkan bahwa memang akan ada kebutuhan untuk perubahan lebih lanjut namun perbedaan itu telah berhasil dipersempit, dan ini akan menjadi pesan yang sangat kuat bagi AS dan negara-negara lain di wilayah ini. (Banyu)
