NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Terkait dengan pidato politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada acara pelantikannya kemarin tentang istilah pribumi dan non pribumi, PB PMII menilai statemen tersebut telah masuk ranah kategori menyinggung persoalan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melenceng dari subtansi dan jauh dari nilai pembangunan.
Ketua Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam (PB PMII) M. Zeni Syargawi menuturkan, selaku Gubernur DKI Jakarta yang baru dilantik, Anies harusnya sudah tidak lagi menyinggung isu SARA karena berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara luas.
BACA JUGA: Anies-Sandi Tak Usah Hiraukan Celotehan Ahoker
“Seharusnya Anies Baswedan sudah mulai memikirkan kerja dan menjalankan janji-janji politik saat berkampanye, bukan memberikan statemen yang berpotensi menimbulan gejolak di masyarakat DKI Jakarta,” kata Zeni dalam keterangannya, Rabu (18/10/2017).
Menurutnya, Iistilah pribumi dan non pribumi yang diutarakan oleh Anies sangat besar potensi menimbulkan gesekan di tengah masyarakat. “Dan Pilkada DKI Jakarta telah usai dan berjalan dengan damai,” ucapnya.
Selain itu, Zeni juga meminta agar Anies mengklairifikasi pidatonya, sesuai dengan Intruksi Presiden RI No. 20 Tahun 1998 tentang penggunaan istilah pribumi dan non pribumi atas semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, program, ataupun kegiatan pemerintah.
“Seharusnya Anies Baswedan lebih mengutamakan meningkatkan perwujudan, persamaan agar memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu kami meminta agar Anies Baswedan mengklarifikasi pidatonya yang dilontarkan beberapa hari yang lalu,” tandasnya. (ed)
Editor: Eriec Dieda/NusantarNews
