NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Tim dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) sempat membahas kasus yang menjerat petinggi atau pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, saat menemui Presiden Joko Widodo di hari pertama Idul Fitri 2017.
Saat menerima GNPF MUI di Istana, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Tim 7 Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menyampaikan soal kesan bahwa hukum yang diterapkan selama ini terasa tajam hanya kepada ulama Islam.
“Kami menginginkan Habib Rizieq kembali ke Indonesia dengan damai tanpa pemaksaan yang akan semakin menambah kegaduhan di tengah umat dan ini akan menghabiskan energi yang tidak produktif,” ujar Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir, dikutip dari keterangan resmi GNPF MUI, Senin (26/6/2017).
Bachtiar berkata pihaknya juga mengungkit persoalan hukum yang melibatkan ulama dan aktivis Muslim. Selain Rizieq, mereka juga membahas dugaan makar yang menjerat Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khattath.
“Berangkat dari dua persoalan dan beberapa masalah kebangsaan, GNPF terus berupaya dan mencari solusi strategis.”
Menurutnya, ada ketidakadilan dalam konteks hukum, terkait kasus-kasus tersebut. Pihak GNPF MUI beranggapani ada pihak yang membatasi komunikasi mereka dengan pemerintah.
“Soal kebuntuan komunikasi yang selama ini ternyata ada pihak yang seakan-akan membatasi komunikasi kami dengan kepala negara. Ini sudah kami sampaikan,” kata dia.
Inti pertemuan dengan Presiden Jokowi, kata Bachtiar, masih bersifat umum. Hasil pertemuan dengan Jokowi tersebut akan disampaikan GNPF MUI lewat konferensi pers yang digelar Selasa besok, 27 Juni 2017 di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan.
“Presiden buka komunikasi dan memberi saran ke Menko, Pak Wiranto, yang mengimplementasikannya,” tambahnya.
Selain itu, Jokowi juga berbicara soal program keseimbangan dalam sistem perekonomian yang dikuasai konglomerat. Presiden melakukan perimbangan untuk menguatkan ekonomi umat lewat program 12 juta hektare tanah untuk rakyat.
Selama ini, kata dia, Presiden mengakui bahwa keberpihakan ke Barat sudah kuat. Karena itu dia melakukan penyeimbangan dengan China, Arab Saudi, Kuwait, dan lain-lain. Bahkan, hubungan dengan Turki pun berlangsung dengan baik.
“Semuanya masih bersifat general. Secara detail nanti akan ditangani oleh Menko Polhukam,” jelas dia.
Rizieq melalui pengacaranya, Kapitra Ampera, sempat menyampaikan upaya rekonsiliasi dengan pemerintah terkait kasus hukum yang menjeratnya. Rizieq yang telah ditetapkan tersangka kasus konten pornografi di Polda Metro Jaya itu telah dua bulan berada di kawasan Arab Saudi.
Reporter: Ricard Andika
Editor: Eriec Dieda
