NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Permasalahan Hutang Pemda Nunukan kepada pihak-pihak rekanan menjadi sorotan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahterta DPRD Nunukan.
Hal tersebu disampaikan oleh Andre Pratama selaku Juru Bicara Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum DPRD melalui Fraksi atas Nota Keuangan RAPBD-P Tahun 2022 yang telah disampaikan oleh Bupati Nunukan.
“Fraksi kami meminta agar hutang pemda menjadi prioritas dan segera di tuntaskan di tahun 2022 ini,” ujar Andre, Senin (15/8)
Lebih lanjut Fraksi PKS juga menyarankan agar pemerintah memastikan kesiapan anggaran untuk persiapan seleksi ujian P3K pada OPD BPKSDM Kabupaten Nunukan.
Sementara terkait dengan pemanfaatan silpa BULD RSUD, fraksi PKS minta agar dimanfaatkan optimal dan memperhatikan kesejahteraan dokter dan tenaga medis.
“Serta yang paling penting memaksimalkan sarana prasarana pelayanan untuk pasien di RSUD Nunukan,” tandas Andre.
Fraksi PKS juga meminta kepada OPD yang mendapat anggaran DAK untuk bisa memaksimalkan progres pihak ke 3 di lapangan agar tidak menjadi hutang di tahun kedepannya, serta bekerja sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
Selain itu, Fraksi PKS menyarankan agar pemerintah memperhatikan OPD teknis seperti PU, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan agar menyeleksi rekanan konsultan yang betul-betul bisa memahami apa yang akan direncanakan dalam sebuah pekerjaan konstruksi.
“Sebagai contoh, perencanaan drainase yang selama ini banyak terjadinya banjir dan dibeberapa RT di kelurahan Nunukan Timur dan Nunukan Tengah karena tidak maksimalnya mengukur elevasi jalannya air menuju saluran primer ataupun sungai,” papar Andre.
PKS juga menekankan perlunya perhatian khusus untuk kebutuhan sarana Ambulance yang layak pakai di RS Pratama alSebuku, agar proses pengantaran rujukan pasien ke RS Pratama Sebuku berjalan lancar.
Sementara dengan adanya hasil temuan LHP BPK tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2021, dimana salah satu pointnya adalah Pekerjaan pembangunan pelabuhan Sungai Sebakis tidak sesuai dengan ketentuan, dan dalam proses rekanan pihak ketiga baru terbayar 23% pada APBD 2021 lalu.
“Kami fraksi PKS mengingatkan agar Dinas Perhubungan melakukan audit ulang dan memanggil ahli beton dan pancang yang berkompeten dan independent di bidang pelabuhan atau dermaga sebagai bahan rekomendasi Dinas Perhubungan sebelum melakukan pembayaran yang direncanakan dibayar pada APBD Perubahan 2021 ini,” pesan Andre.
Selanjutnya, dengan adanya kekayaan alam gas bumi di Kabupaten Nunukan, memandang perlu adanya kajian awal mengenai rencana pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga di kabupaten Nunukan, serta membuka peluang investor atau BUMN seperti Perusahaan gas negara agar dapat berinvestasi untuk pembangunan dan pengelolaan jaringan gas rumah tangga.
“Agar kebutuhan gas bagi masyarakat nunukan bisa terpenuhi dengan baik dan tercukupi setiap saat,” pungkas Andre. (Adv/ES)
