Berita UtamaLintas NusaPolitikTerbaru

Fraksi PPN DPRD Nunukan Minta Alokasi APBD-P 2022 Lebih Menyentuh Daerah Terisolasi

Fraksi PPN DPRD Nunukan minta alokasi APBD-P 2022 lebih menyentuh daerah terisolasi.
Fraksi PPN DPRD Nunukan minta alokasi APBD-P 2022 lebih menyentuh daerah terisolasi/Foto: Ketua Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional DPRD Nunukan, Lewi saat menyampaikan pandangan fraksinya.

NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Permasalahan masih minimnya sarana insfratruktur di daerah terisolasi menjadi sorotan Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional DPRD Nunukan dalam Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum DPRD melalui Fraksi atas Nota Keuangan RAPBD – P Tahun 2022 yang telah disampaikan oleh Bupati Nunukan pada Senin 15 Agustus 2022

“Diharapkan program infrastruktur lebih di fokuskan pada daerah yang terisolasi karena hingga saat ini kondisi jalan banyak yang rusak bahkan tidak bisa dilalui oleh kendaraan salah satunya jalan Butas Bagu menuju desa Pagar yang notabene merupakan satu satunya jalan yang di lalui serta banyak jalan ditempat lain yg membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah,” ujar Ketua Fraksi PPN, Lewi saat menyampaikan Pandangan Umumnya.

Disisi lain? Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional mengapresiasi atas Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2022 yang telah di sampaikan oleh pemerintah daerah pada rapat paripurna sebelumnya, tentu dengan melakukan kordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Nunukan serta dukungan dari semua pihak yang terkait.

Baca Juga:  Dukung Penguatan Ekonomi, DPMD Sumenep Desak Pemdes Maksimalkan BUMDes

Esensi dari perubahan, ungkap Lewi, adalah penyesuaian yang harus dilakukan untuk menyikapi perubahan perubahan yang terjadi selama kurun waktu tertentu dalam pelaksanaan APBD. Karena itu perubahan dilakukan setelah evaluasi terhadap pelaksanaan APBD selama kurun waktu tertentu dan berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui apa yang perlu diubah atau disesuaikan. Dari hasil evaluasi juga diketahui tingkat capaian target baik target pendapatan maupun target pengeluaran (serapan anggaran) sehingga dapat dilakukan penyesuaian anggaran untuk beberapa bulan kedepan hingga berakhirnya tahun anggaran berjalan.

“Dalam rancangan perubahan APBD Tahun 2022 ini hendaknya dilakukan berdasarkan prinsip money follows program, dalam perencanaan dan penganggaran. dimana program program yang dialokasikan adalah program yang bermafaat dan menjawab kebutuhan langsung masyarakat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan,” jelasnya.

Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional juga mengharapkan agar Target pendapatan di naikan di tahun berikutnya mengingat realisasi pendapatan tahun sebelumnya dan tahun ini ada peningkatan dari target.

Baca Juga:  Jangan Salahkan Siapa-Siapa Soal Rusuh Kanjuruhan, Sahat: Tunggu Kerja Tim Polri dan TGPF

“Diharapkan agar pelaksanaan program kegiatan di tahun 2022 ini dapat tercapai seratus persen sampai pada akhir tahun,” tandasnya.

Penyerapan anggaran juga harus dapat tercapai sesuai kondisi progres pembangunan sehingga tidak menimbulkan utang.

Diharapkan program infrastruktur lebih di fokuskan pada daerah yang terisolasi karena hingga saat ini kondisi jalan banyak yang rusak bahkan tidak bisa dilalui oleh kendaraan salah satunya jalan Butas Bagu menuju desa Pagar yang notabene merupakan satu satunya jalan yang di lalui serta banyak jalan di tempat lain yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Mencermati Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dalam upaya pemerintah melalui pembangunan infrastruktur pelayanan publik, pemerintah daerah mengalokasikan belanja minimal 40% (Empat Puluh Persen) dari total belanja APBD diluar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa,” tutupnya. (Adv/ES)

Ikuti berita terkini dari Nusantaranews di Google News, klik di sini.

Related Posts

No Content Available