Belajar dari Kasus Setnov dan Idrus, Kader Muda Golkar Minta DPP Selektif Pilih Pejabat Eksekutif dan Legislatif
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Persatuan Kader Muda Golkar dan Garda Panca Bhakti meminta DPP Partai Golkar untuk selektif terhadap kader yang akan dijadikan sebagai pejabat eksekutif di pemerintahan 2019-2024. Golkar diminta benar-benar selektif dalam memilih kader dilihat dari kompetensi dan pengalaman berorganisasi kader parpol berlambang pohon beringin.
“DPP Golkar harus belajar dari pengalaman berkurangnya kursi parlemen dan turunnya suara partai pada Pemilu 2019 disebabkan sejumlah masalah yang rentan membuat rakyat kehilangan kepercayaan,” ujar Koordinator Persatuan Kader Muda Partai Golkar Syamsul Rizal di Jakarta, Rabu (29/5/2019).
“Contoh kasus yaitu soal korupsi yang melanda mantan ketua umum Partai Golkar Setya Novanto, juga beberapa kader yang saat ini mendekam di tahanan KPK dalam kasus korupsi e-KTP, PLTU dan lain-lain. Termasuk juga ada indikasi korupsi yang sudah disebut dalam keterangan Eni Saragih dan Idrus Marham dalam persidangan tindak pidana korupsi (Tipikor),” lanjut Syamsul.
Persatuan Kader Muda Golkar meminta supaya dalam mendorong kader Golkar sebagai pejabat eksekutif tidak boleh menggunakan pendekatan perkawanan, pertemanan apalagi memiliki hubungan bisnis dengan elit partai itu sendiri.
Baca juga: Kasus Korupsi e-KTP, Sekelompok Pemuda Desak KPK Periksa Puan Maharani dan Pramono Anung
Tak hanya di tingkatan eksekutif, kader muda Golkar juga mengingatkan DPP selektif memilik sosok kader yang benar-benar mampu membangun citra partai yang belakangan banyak tercoreng akibat sejumlah kasus korupsi.
“Kader yg didorong menjadi figur publik seperti calon menteri, calon ketua fraksi, calon ketua komisi, calon ketua DPR/MPR, ke depan adalah kader yang bersih, tidak cacat namanya di lembaga hukum manapun terkait kasus korupsi, atau pidana lainnya yang nanti berpengaruh pada wibawa lembaga negara yang terhormat itu,” paparnya.
Demikian juga wibawa Partai Golkar secara kelembagaan, kata Syamsul. “Memang ada wacana terkahir disebut sembilan nama calon ketua MPR dan dari sembilan nama terebut ada enam orang yang terindikasi memiliki kasus di KPK yang menurut kami hal ini bisa menjadi bom waktu bagi Partai Golkar ke depan,” ungkapnya.
Baca juga: KPK Didesak Tetapkan Tersangka Baru Dugaan Kasus Korupsi Proyek PLTU Riau-1
“Jadi jangan jadikan Kader Golkar yang berpotensi jadi pesakitan kasus korupsi untuk jadi pejabat eksekutif dan legislatif, karena akan berdampak pada elektabilitas Partai Golkar nantinya,” tambah Syasul.
Terkait wacana percepatan Munas Partai Golkar, Persatuan Kader Muda Golkar juga mendesak diadakan Munas Golkar pada Oktober.
“Itu adalah keharusan, karena selain bulan Oktober adalah bulan kelahiran Partai Golkar, bulan Oktober juga sudah menjadi konsensus partai Golkar dari masa ke masa. Untuk itu kami menghimbau kepada pengurus DPP Golkar untuk tidak merubah konsensus itu,” pungkasnya.
(eda/ach)
Editor: Eriec Dieda
