Connect
To Top

PBNU Minta Pemerintah Beri Perhatian Lebih Sektor Pertanian

NUSANTARANEWS.CO – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Sirodj mengatakan ekonomi nasional ditandai dengan ketimpangan. Menurutnya, kesejahteraan tidak tersalurkan secara merata.

Disatu sisi, Said menilai pembangunan sktor ekonomi nasional lebih didominasi sektor jasa dan keuangan yang padat modal (non tradable).

“Sektor pertanian, lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbesar (sekitar 38 juta orang), mengalami involusi dan menjadi lumbung kemiskinan. Jumlah keluarga tani menyusut menjadi 26 juta, dua pertiganya adalah petani gurem yang terpuruk karena penyusutan lahan, hancurnya infrastruktur pertanian, dan minimnya hubungan pertanian dengan kesejahteraan,” ujarnya saar acara refleksi akhir tahun 2016 PBNU di kantor PBNU, Jakarta, Jumat (30/12/2016).

Said mengungkapkan koefisien gini masih cukup tinggi yaitu 0,4 dan 0,6 untuk rasio gini penguasaan tanah. Secara nominal, kata dia, kekayaan 50 ribu orang terkaya setara dengan gabungan kepemilikan 60 persen aset penduduk Indonesia.

Ia menambahkan segelintir orang mendominasi kepemilikan atas jumlah simpanan uang di bank, saham perusahaan dan obligasi pemerintah, serta penguasaan tanah.

“Padahal al Quran dalam Al-Hasyr ayat 7 jelas dan tegas mengatakan Janganlah harta itu berputar-putar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian,” ungkapnya.

“Untuk mengurangi ketimpangan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama merekomendasikan agar Pemerintahan memberi perhatian lebih kepada pertanian. Upaya pembenahan sektor pertanian harus dimulai dari reforma agraria yang pada intinya redistribusi tanah untuk petani,” paparnya.

Said menghimbau pemerintah dapat mencetak lahan-lahan pertanian baru dari sekitar 23 juta hektar lahan kering yang nganggur dan membagikannya kepada petani sebagai kebijakan afirmasi.

“Langkah berikutnya adalah meningkatkan produktivitas lahan, memperbaiki dan merevitalisasi infrastruktur irigasi, memproteksi harga pasca panen, memperbaiki infrastruktur pengangkutan untuk mengurangi biaya logistik, dan menekan impor pangan, terutama yang bisa dihasilkan sendiri di dalam negeri. Tanpa upaya sungguh-sungguh, Indonesia tidak akan mencapai swasembada pangan. Kebutuhan akan terus dipasok dari impor dan Indonesia akan tergantung kepada bangsa lain untuk memenuhi hajat hidup rakyatnya,” jelasanya. (Hatiem)

Komentar