NUSANTARANEWS.CO – Ketua BPP HIPMI, Bahlil Lahadalia menuding JP Morgan Chase Bank ingin menggoyang stabilitas keuangan dan perekonomian Indonesia. Menurutnya,  mensejajarkan situasi Indonesia dengan kondisi pasar di Brazil merupakan opini destruktif yang membahayakan perekonomian nasional.

Seperti diberitakan, JP Morgan menurunkan Brazil dari Overweight ke Netral, dan tidak lupa menurunkan Indonesia dari Overweight ke Underweight, dan Turki dari Netral ke Underweigh.

“Dia (JP Morgan) ini berbahaya. Dia mau ciptakan opini negatif di luar tentang Indonesia agar stabilitas keuangan kita terganggu, ujung-ujungnya dia dan kawan-kawan mau ambil untung dan menggoyang perekonomian nasional. Dia juga tidak menjelaskan secara jelas alasan penurunan Indonesia itu,” kata Bahlil dalam keterangannya, Selasa (3/1/2017).

Kementerian Keuangan telah memutuskan hubungan kerja sama dengan JP Morgan Chase Bank melalui Surat keputusan Kemenkeu yang diterbitkan berlandaskan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 yang diterbitkan pada 17 November 2016.

Artinya, saat ini JP Morgan pun tak lagi menjadi salah satu bank persepsi yang dapat menampung aliran dana tax amnesty. Menurut Bahlil, sejak awal semestinya JP Morgan tidak perlu dilibatkan dalam program tax amnesty sebagai bank persepsi. Bahkan menuding bank ini secara sistematis telah berupaya melemahkan Indonesia.

“Misalnya pada Agustus 2016 lalu dia minta investor asing mengurangi kepemilikan obligasi Indonesia. Dia juga menciptakan opini bahwa prospek perekonomian di Asia negatif sebab ada kekhawatiran kenaikan rate bunga di Amerika Serikat (AS). Dollar akan kembali ke AS, termasuk Indonesia,” ucapnya.

Baca : Kemenkeu Putus Kontrak JP Morgan, AEPI: Untung Tidak Dituduh Makar

Sebelumnya, pengamat ekonomi politik AEPI Jakarta, Salamuddin Daeng mengatakan JP Morgan memang kejam, tidak tanggung-tanggung menurunkan peringkat equity (kemampuan keuangan untuk bayar utang) pemerintah Indonesia dua tingkat dari overwight menjadi underweight. Akibatnya, imbal hasil utang (bond) yang harus dibayar oleh pemerintah Jokowi meningkat dari 1,85 menjadi 2,15. Jadi, pemerintah harus bayar lebih besar atas utang-utangnya.

“Penyebabnya adalah meningkatnya defisit anggaran pemerintah, penerimaan pajak yang tidak mengalami kemajuan. Kondisi ini meningkatkan resiko keuangan pemerintah Indonesia. Anggaran Pemerintah defisit hingga 2,7 persen PDB versi resmi,” terang Salamuddin.

Di saat imbal hasil yang mahal, serta likuiditas emerging market akan semakin ketat, pemerintah Jokowi mau utang ke mana? Sementara, sebagian besar pajak yang harusnya diterima 2017 telah dimakan pada 2016 melalui Tax Amnesty (Pengampunan Pajak).

“Analisis JP Morgan akan menjadi acuan dunia. Analisis JP Morgan akan membuat pemerintah Jokowi tambah susah. Pemerintah tidak mungkin melakukan rekayasa kebohongan manipulasi atau sejenisnya terkait kondisi keuangan. Pencetakan uang oleh BI, dan rencana redenominasi ternyata tidak dianggap oleh dunia sebagai terobosan yang akan menyelamatkan keuangan pemerintah Jokowi,” tandasnya. (Sego/ER).

Komentar