NUSANTARANEWS.CO – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menerima kedatangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius dalam rangka pemaran program-program penanggulangan terorisme, wa bilkhusus program deradikalisasi. JK menjamu Suhardi di Kantor Wapres dengan beberapa masukan yang sekiranya dapat direalisasikan guna meningkatkan senirgi antara BNPT dengan kementeri dalam menghadapi terorisme.
Menurut Suhardi, pekerjaan pemberantasa penanggulangan terorisme, khususnya di Indonesia, bukanlah tugas yang mudah untuk dilakukan. Baginya, tidak boleh tidak mesti melibatkan berbagai pihak, seperti kementerian-kementerian yang terkait yang berkewajiban untuk mencegah aksi-aksi terorisme. Hal ini disampaikannya usai pertemuan dengan JK berlangusng siang tadi.
“Tadi disampaikan kepada Beliau paparan bapak presiden (mengenai) tugas-tugas BNPT, khususnya bagaimana membangun sinergi,” ujar Suhardi di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (1/8).
Suntikan arahan JK yang deberikan kepada Suhardi yaitu bagaimana membangun sinergi antara BNPT dengan kementerian lain termasuk organisasi masyarakat. Namun yang JK tekankan adalah pentingnya adanya pemetaan terhadap asal-usul atau cikal bakal lahir dan berkembangnya kelompok sipil bersenjata yang lebih sering disebut terorisme. Selain itu, JK juga menekankan adanya upaya penanggulangan yang tepat terhadap terorisme. Demikian penjelasan Suhardi kepada awak media.
Dalam pada itu, Suhardi mengaku bahwa pihaknya bersama pihak-pihak terkait, akan lebih banyak menghadapi dalam hal masalah-masalah ideologis. Karenanya, Suhardi merasa penting untuk merealisasikan suntikan arahan yang diberikan JK. Bahkan, Suhardi berencana tidak hanya kementerian dan ormas yang dilibatkan tetapi juga tokoh masyarakat. Tentunya, tambah Suhardi dengan sasaran-sasaran yang jelas.
Sejak Suhardi dilantik sebagai Kepala BNPT oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Juli, sinergitas antara BNPT, kementerian, Ormas, organisasi keamaan dan bahkan para tokoh agama langsung dibangun lagi. Hal itu dilakukan Suhardi dengan cara menemui pimpinan PBNU dan Muhammadiyah.
Sampai saat ini, Suhardi mengaku, pihaknya telah merencanakan untuk melakukan pertemuan dengan Komnas HAM dan MUI. Setelah semua pihak yang disebutkan telah terangkul tanpa terkecuali, rumusan terbaik dalam mengelola program deradikalisasi akan diaplikasikan. Supaya, tambahnya, betul-betul terhadi deradikalisasi.
“Karena ini penting, pencegahan daripada penindakan. Penindakan tetap berjalan tapi bagaimana kita memberikan pencerahan (terhadap masyarakat terkait radikalisme dan terorisme, red). Kalau kita punya pemahaman, punya prinsip, ideologi kan tidak mudah mengubahnya. Ada sosialisasi, kita sentuh dia atau yang bisa bicara itu adalah orang-orang yang punya potensi di bidang itu. Kita mendorong itu. Ulama bicara, Kemendikbud kita sekolahkan anak-anaknya, kita rangkul guru-gurunya,” terang Suhardi.
Sebagai penutup, Suhardi menginginkan supaya di semua lini kehidupan masyarakat, dapat direkonstruksi kembali pemahamannya tentang radikalisme dengan cara-cara tersebut di atas. (MRH/Sule)
