NUSANTARANEWS.CO – Peneliti LSI Denny JA, Sabtu (26/11/2016) menegaskan bahwa tidak ada kaitannya demo jilid III nanti dengan aksi makar atau niatan untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dirinya menjelaskan bahwa rencana aksi 212 mendatang murni sebagai bentuk untuk menuntut proses hukum yang tegas kepada Ahok. Dalam hal ini, lanjut Denny, publik berhak mengkritik siapapun yang berniat mengganggu dan mengintervensi proses hukum.
“Publik juga bebas memobilisasi aksi protes sekrearif dan semassif apapun sejauh masih dalam koridor hukum nasional,” kata Denny JA melalui siaran pers di Jakarta.
Terkait dengan aksi 212, Denny mengaku bahwa dalam setiap gerakan yang membesar, selalu ada spektrum. Ia menilai, fenomena ini merupakan hukum besi gerakan sosial sepanjang sejarah. Di dalamnya akan ada kelompok kecil yang lebih ektrem dan radikal, imbuhnya.
“Kelompok radikal ini punya agenda lain yang lebih keras, yang bisa membahayakan seluruh gerakan. Mereka meyakini gerakan radikal ini lebih substansial karena lebih ke jantung masalah,” beber Denny.
Bahkan kejadian tersebut, bisa bisa belaku di semua tempat dan semua waktu. Dalam studi ilmu politik misalnya, menurutnya itu sudah menjadi pakem.
“Karenanya gerakan anti Ahok itu penting untuk dipisahkan diri dari “penumpang gelap.” Jika semata gerakan ini menuntut keadilan atas Ahok, dan ingin mengalahkan Ahok dalam pilkada 2017, ini gerakan yang substansinya sehat,” ujarnya.
Namun, lanjut Denny, jika ada penumpang gelap, ingin menggunakan sentimen anti Ahok untuk menggulingkan Presiden Jokowi, maka itu harus dikontrol. Ia mengibaratkan, dalam sepakbola, penumpang gelap itu sudah off-side.
“Revolusi hanya akan melahirkan revolusi lainnya. Kudeta hanya akan melahirkan kudeta lainnya. Aksi mendongkel hanya akan melahirkan aksi mendongkel lainnya,” ungkap Denny JA.
Baginya, semua pergantian pemimpin nasional yang tidak melalui prosedur demokratis hanya akan menjadi kisah sedih yang kita sesali bersama di kemudian hari. (Emka/Red)
