NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Tolak RUU CiptaKer, sikap Demokrat disebut sejalan dengan aspirasi buruh Jatim. Buruh Jawa Timur sambut baik langkah partai-partai di DPR RI yang menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang RUU Cipta Kerja. Salah satu partai politik yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut adalah Partai Demokrat dan PKS.
Jamaludn, Koordinator Aliansi Buruh Jawa Timur mengatakan, sikap tegas Legislator dalam Penolakan RUU Cipta Kerja sudah tepat. “Apa yang dilakukan Demokrat itu sudah tepat dan sejalan dengan aspirasi mayoritas Serikat Pekerja atau Serikat Buruh sebelumnya,” kata Jamaludin, Minggu (4/10).
Ia berharap sikap penolakan ini juga diikuti oleh partai partai lain di Senayan. “Harapan kami ya RUU ini dibatalkan, karena belum tepat untuk diterapkan sekarang apalagi kondisi ekonomi masih terdampak Covid-19,” tambahnya.
Senada, Sekjen Aliansi Serikat Buruh Independen Indonesia Fitroh Hariyadi mengatakan pihaknya memberikan apresiasi terhadap Partai Demokrat khususnya bagi Fraksi Partai Demokrat di DPR RI yang telah menolak keberadaan RUU Cipta Kerja.
“Kami mendukung atas upaya-upaya dari seluruh karyawan dan seluruh serikat pekerja se Indonesia dan dukungan dari Partai Demokrat untuk menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law,” jelasnya saat dikonfirmasi, Minggu (3/10).
Dibeberkan oleh Fitroh, Omnibus Law tersebut disatu sisi tidak berpihak kepada pekerja dan ada beberapa point yang melemahkan pekerja. ”Untuk itu kami merasa salut kepada Partai Demokrat atau paslon-paslon cakada yang menyuarakan penolakan omnibus law yang akan ditetapkan menjadi UU,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Fitroh, pihaknya mendukung seluruh lapisan-lapisan yang bergerak bersama dengan memberi semangat baru bergerak terus untuk melakukan pergerakan penolakan yang digelar mulai tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020. ”Semoga seluruh elemen dan DPP Partai Demokrat yang turun langsung menolak Omnibus Law diikuti hingga tingkat daerah,” jelasnya.
Sebagai informasi, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS di DPR RI secara tegas menolak adanya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ada beberapa alasan Demokrat menolak diundangkannya Omnibus Law antara lain RUU Cipta Kerja tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan yang memaksa di tengah krisis pandemi Covid-19.
Ketimbang melakukan perumusan dan pembahasan RUU Cipta Kerja, Partai Demokrat meminta prioritas utama negara harus diorientasikan pada upaya penanganan pandemi. Khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus mata rantai penyebaran Covid-19 serta memulihkan ekonomi rakyat.
Tak hanya itu, bagi Partai yang dikomandani AHY ini pembahasan RUU Cipta Kerja tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja dan jaringan civil society yang akan menjaga ekosistem ekonomi dan keseimbangan relasi tripartit antara pengusaha, pekerja dan pemerintah. RUU ini juga berpotensi memberangus hak-hak buruh di tanah air. Demokrat menilai RUU ini menggeser semangat Pancasila karena mendorong ekonomi menjadi kapitalistik dan neoliberalisme. (setya)
