Connect with us

Hukum

Tolak Keberadaan Puslatpur TNI AL, Warga Pasuruan Wadul Ke DPRD Jatim

Published

on

Tolak keberadaan Puslatpur TNI AL, warga Pasuruan Wadul Ke DPRD Jatim.

Tolak keberadaan Puslatpur TNI AL, warga Pasuruan Wadul Ke DPRD Jatim. Anggota Komisi A DPRD Jatim Muzamil Safii mengatakan bahwa kasus ini sudah berlangsung tahun sejak 1980, Senin (29/6).

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Tolak keberadaan Puslatpur TNI AL, warga Pasuruan Wadul Ke DPRD Jatim. Sejumlah perwakilan warga dan kepala desa Legok  dan Nguling kabupaten Pasuruan mengadukan ke DPRD Jatim karena adanya arogansi TNI AL dalam mendirikan Puslatpur (Pusat Latihan Tempur) di Pasuruan. Warga resah karena TNI AL berupaya untuk memaksakan penguasaan lahan yang dimiliki warga untuk dikuasainya.

Menurut anggota Komisi A DPRD Jatim Muzamil Safii mengatakan bahwa kasus ini sudah berlangsung tahun sejak 1980 konflik antara TNI AL dan warga.

“Konflik terus, bahkan sampai ada penembakan terhadap warga. Saat ini masyarakat ingin mengadukan persoalannya agar difasilitasi menyangkut 4.000 Ha lahan yang dihuni oleh sekitar 10 ribu keluarga. Dampak konflik ini masyarakat tidak bisa membangun, tidak bisa menikmati pendidikan yang bagus dan pelayanan Kesehatan yang bagus. Alasannya, pihak TNI AL melakukan pelarangan fasilitas terhadap warga di sana. Termasuk juga tidak diperbolehkan masuknya aliran listrik di desa-desa. Ini yang melakukan adalah oknum dari TNI AL,” jelasnya di DPRD Jatim, Senin (29/6).

Muzamil mengatakan  warga berusaha untuk menempuh jalur hukum untuk meminta kejelasan dari hak-hak warga dan TNI AL. “Dulu rencananya TNI AL akan mendirikan Translok (Transmigrasi lokal) namun berubah fungsi menjadi Puslatpur (Pusat Latihan Tempur). Ini jelas menyalahi,” jelasnya.

Senada dengan Muzamil, anggota Komisi I DPRD Pasuruan Eko Suryono mengatakan pihaknya menyayangkan apa yang dilakukan TNI AL yang melarang warga mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Baca Juga:  Surati Menkes, Tiga Daerah di Jatim Ajukan Pemberlakuan PSBB

“Mereka telah melakukan pelanggaran Hak-hak dasar warga di wilayah tersebut,” jelasnya.

Eko Suryono berharap Pemprov Jatim turun untuk membantu sengketa warga dan pihak TNI AL. “Di sana sudah banyak korban akibat adanya puslatpur tersebut. Warga sangat resah sekali akan keberadaan puslatpur,” ujarnya.

Diungkapkan oleh Eko, bahwa lokasi di Lekok dan Nguling kabupaten Pasuruan tak layak untuk digunakan sebagai puslatpur. ”Di sana semula untuk Translok tapi berubah menjadi puslatpur. Jelas telah merubah peruntukkannya dan ini meresahkan warga,” tandasnya.(setya)

Loading...

Terpopuler