Tipologi Partai Politik
Setelah kita membedah hakikat partai politik, kita sudah cukup mempunyai kerangka awal berfikir tentang apa itu partai politik. Partai politik yang semakin hari dinilai tidak mencerminkan tujuan awal dari pembentukan partai itu sendiri.
Oleh: Pang Muhammad Jannisyarief
Robert Michels di dalam bukunya yang membahas tentang The Iron Law Of Oligarchy menjabarkan bahwa, partai politik adalah sebuah entitas politik sebagai sebuah mekanisme yang tidak secara otomatis mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan para anggotanya dan juga kelas sosial yang mereka wakili. Partai politik sengaja dibentuk sebagai alat untuk mengamankan tujuan mereka yang juga menjadi bagian dari tujuan itu sendiri. Dengan kata lain, partai politik memiliki tujuan dan kepentingan di dalam dirinya sendiri.
Di dalam sebuah partai, kepentingan orang-orang yang memilih partai politik tersebut sering kali terlupakan padahal mereka memiliki andil untuk membentuk partai tersebut. Kepentingan massa pemilih yang membentuk partai tersebut terlupakan karena terhalangi oleh kepentingan birokrasi yang dijalankan oleh pemimpin pemimpinnya tersebut. (Fatahullah 2014)
Ilmuwan politik lainnya Carl Frederich, menjabarkan bahwa partai politik adalah sebuah kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil yang memiliki tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan di dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan kekuasaan tersebut ia akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada seluruh anggotanya. Banyak ahli mencoba memberikan tafsiran terhadap tulisan Carl Frederich – namun kita dapat membuat simpulan bahwa partai politik adalah kelompok yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu dan mereka berusaha mencari dan mempetahankan sebuah kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum (Syahrial 2002)
H. Soltau penulis buku Kekuatan kekuatan Politik juga mencoba mendefinisikan pengertian partai politik. Soltau mendefinisikan partai politik sebagai sebuah kelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir atau terorganisasikan dan bertindak sebagai satu kesatuan di dalam politik dan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan sebuah kebijakan umum yang mereka buat sebelumnya.
Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa partai politik adalah suatu organisasi politik yang memiliki visi dan misi untuk meraih kekuasaan secara legal dengan cara konsistusional melalui pemilihan umum agar tidak terjadi konflik ketika dilakukan di luar pemilihan umum, (Haniah dan Ana 2018)
Dengan demikian, kita dapat menarik benang merah definisi partai politik di atas adalah sebuah kelompok yang secara terorganisir memiliki suatu tujuan untuk kemasylahatan warga negara di suatu negara dan memiliki cita-cita yang mulia dan berjalan mengedepankan pengimplementasian visi dan misi partai politik dan negaranya agar tercipta suatu negara yang adil, makmur, dan sejahtera.
Meski begitu, kita telah banyak mendapati bahwa masyarakat di era modern banyak yang kurang suka dengan kehadiran partai politik. Karena mereka menilai partai politik di era modern seperti saat ini, tak lebih dari sekelompok mafia yang mencoba meraih keuntungan di tengah rakyat di negara mereka yang menderita akibat kemiskinan.
Namun kita tidak boleh semua pendapat dari masyarakat, tetapi apa yang telah disampaikan oleh mereka juga memiliki kebenaran, bahwa tidak semua partai bisa menjalankan visi dan misi dari ideologi partai mereka masing-masing.
Ketika kita membahas partai politik, hal yang harus kita lakukan adalah jangan sampai cepat menggeneralisir tentang suatu partai politik. Karena sifat atau ideologi dari satu partai politik ke partai politik lain jelas memiliki perbedaan yang signifikan.
Di dalam penelitian tentang partai politik, kita juga melakukan pengklasifikasian partai politik tersebut. Pertama adalah dapat memahami tentang perbedaan antara satu partai ke partai yang lain. Karena jika dilihat dari luar, partai politik memiliki perbedaan yang menonjol yang tidak bisa disamaratakan oleh peneliti.
Kedua, kita dapat memahami tujuan partai politik di suatu negara secara ideologis yakni membuat suatu negara menjadi sejahtera, namun dalam implementasinya setiap partai politik pasti memiliki perbedaan misi dalam menjalankan visi partai politik tersebut.
Bila kita flashback kepada Pemilihan Presiden di Republik Indonesia pada tahun 2019, kita bisa menilai bahwa koalisi yang diisi oleh partai politik dari kedua kubu memiliki perbedaan misi yang cukup jelas.
Koalisi Indonesia Kerja yang diketuai oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memiliki misi membangun Indonesia dengan menggenjot pada sektor infrastruktur untuk mempercepat pembangunan agar seluruh wilayah Indonesia dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
Sementara Koalisi Indonesia Makmur yang diketuai Partai Gerindra dan dipimpin Prabowo Subianto memiliki misi bahwa Indonesia harus memperkuat ekonomi dan membangun negara dari segi ekonomi kerakyatan. Hal yang fundamental bagi Partai Gerindra adalah dapat mengembalikan program swasembada pangan yang sempat berjaya pada era Orde Baru.
Hal ini membuktikan bahwa setiap partai politik perlu diklasifikasikan karena setiap komponen partai politik masing-masing memiliki perbedaan yang sangat jelas sehingga kita tidak bisa menyamaratakan partai-partai tersebut.
Ketiga, karena setiap partai politik tersebut memiliki aliran yang berbeda-beda sehingga ketika kita mencoba menyamaratakan Partai Golkar dan PKS itu adalah hal yang tidak wajar karena keduanya memiliki ideologi yang berbeda
Di dalam buku Pengantar Ilmu Politik, Michael G. Roskin menjabarkan bahwa suatu cara yang mudah untuk mengklasifikasikan suatu partai adalah dengan melihat warna dari partai-partai tersebut berdasarkan ideologinya. Partai yang memiliki aliran kiri seperti Komunis, dalam programnya menyampaikan mekanisme-mekanisme untuk mengajukan penyetaraan kelas dan menghilangkan perbedaan kelas. Partai yang memiliki spektrum tengah kiri seperti Partai Sosial Demokrat di Eropa mendukung negara yang memiliki cita-cita menyamaratakan kelas-kelas sosial agar keadilan dapat segara di dapatkan. (Roskin 2016)
Di negara-negara seperti Italia, partai yang memiliki warna tengah memiliki sikap yang cukup liberal terhadap isu isu sosial, namun mereka konservatif ketika ada isu tentang ekonomi karena mereka memandang isu ekonomi harus disikapi secara dewasa dan bebas agar suatu negara dapat menjadi negara maju. Partai yang memiliki warna tengah kanan ingin membuat sebuah negara menjadi perusahaan bebas. Partai yang memiliki spektrum warna ini ingin menghancurkan welfare state, menghancurkan serikat pekerja dan mengkampanyekan kapitalisme. Karena bagi mereka kapitalisme adalah suatu cara membangun bangsa yang maju, karena ketika negara ikut campur dalam kegiatan ekonomi, masyarakat yang memiliki kuasa tidak serta merta dapat membangun negara tersebut karena terhalang adanya komunisme. (Roskin 2016)
Di dalam buku Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia, Sigit Pamungkas menjelaskan beberapa tipologi partai politik yang bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa ilmu politik dalam membuat klasifikasi tentang partai politik itu sendiri. Pertama adalah tipe partai kader, banyak sekali konsep yang berkembang tentang penjelasan mengenai partai kader tersebut. Tetapi partai kader yang dimaksud disini adalah partai yang memiliki struktur yang tidak terlalu ketat, memiliki sifat yang elit sentritis, dan dipimpin oleh individu yang popular dan kharismatik. Kemudian partai kader yang memiliki sifat tertutup terhadap batas sosial. Dimensi partai kader berasal dari dalam parlemen itu sendiri, yakni sebagai bagian dari elit yang berkuasa di struktur parlemen dan kadernya berusaha untuk terus mempertahankan kekuasannya agar bisa terus membuat kebijakan kebijakan yang dinilai cocok untuk partai kader tersebut. (Sigit 2011)
Dimensi pemilih dari partai kader terbatas kepada kader yang memiliki kelas sosial atas dengan mengandalkan channel dari elit partai tersebut dan kontak dari elit yang menjadi kader di partai politik tersebut. Dan rekruitmen dari partai kader ini atas inisiatif elit itu sendiri bahkan kandidatnya pun berasal dari kalangan elit kelas atas. Basis dari kompetisi partai ini adalah dengan status tradisional dari individual kandidat partai itu sendiri dan berkompetisi dengan partai yang lainnya. Namun usaha partai kader untuk memperluas kompetisi sangat terbatas mengingat partai kader hanya terbatas kepada elit saja sehingga kurang merangkul kelas kelas bawah. (Sigit 2011)
Bila kita menengok sejarah, Bung Hatta atau yang kita kenal sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang pertama pernah membentuk partai kader. Partai kader disini memiliki hal yang penting bahwa pendidikan bagi seorang kader adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap kader. Anggota partai kader harus memiliki spesifikasi pendidikan yang baik, sehingga tidak hanya berpihak kepada kuantitas, namun kualitas benar benar menjadi perhatian bagi partai kader. Bung Hatta memiliki pandangan sangat penting untuk mengembangkan kelebihan dari para kadernya karena kader dari PNI yang dibentuk olehnya adalah pemimpin di daerah-daerahnya.
Kemudian partai massa, elemen yang penting dari partai ini adalah kuantitas. Partai massa disinyalir lahir dari kelompok sosial yang memiliki kelas di kasta bawah dan mempengaruhi sikap politik di suatu negara. Cara mereka untuk mempengaruhi sikap politik di negara adalah dengan masuk ke dalam parlemen. Karena di partai ini kuantitas lebih diperlukan. Pemilih dari partai massa ini lebih khususnya adalah kepada agama, etnis atau kelompok kelompok marginal yang mencoba dirangkul oleh partai massa tersebut. Rekruitmennya pun didasarkan atas kelas sosial, agama, maupun kelas sosial dari partai dengan komitmen yang berbasis kepada ideology dan organisasi melalui sistem partai tersebut. (Sigit 2011)
Jika kita melihat kembali ke sejarah, partai massa disini bisa kita samakan dengan apa yang Bung Karno lakukan pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda. Pada saat Indonesia masih di dalam kekuasaan Belanda, Bung Karno membuat sebuah gebrakan dengan membuat Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927. Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) pada saat itu adalah Cipto Mangunkusumo, Sartono, Iskak Cokroadisuryo, dan Mr. Sunaryo. Seperti yang kita ketahui bahwa Bung Karno memang sangat lihai ketika berpidato. Hal ini dapat cukup mudah menarik suara karena terbantu kharismatik Bung Karno dan ditambah lagi saat itu warga Indonesia sedang berjuang keluar dari era penjajahan yang mencekam.
Selanjutnya adalah partai catch all, partai jenis ini berasal dari partai massa yang mencoba menaikkan levelnya menjadi partai catch all. Partai jenis ini juga mencoba untuk melakukan penyesuaian ideologi dengan tujuan bisa merangkul pemilih agar lebih luas di luar kelas maupun agama tempat partai catch all itu berasal. Asal usul partai catch all ini adalah perubahan dari partai massa. Karena partai catch all ini adalah penyatuan antara partai massa yang bergabung dengan kelompok kepentingan. Kelompok pemilihnya adalah gabungan dari kelas menengah dan kelas atas dan melampaui kelompok inti. Jenis partai ini juga adalah perluasan dari basis sosial partai massa. (Sigit 2011)
Kemudian selanjutnya adalah partai kartel, pada intinya partai kartel ini adalah penyatuan dari partai publik dan beberapa kelompok kepentingan yang membentuk sebuah kartel politik. Partai kartel disinyalir memiliki tujuan untuk mempertahankan kekuasaan eksekutif. Partai kartel juga memiliki bentuk sebuah organisasi yang professional yang survivalitasnya bergantung kepada negara dan secara perlahan mundur dari masyarakat. Asal usul partai ini adalah penggabungan dari beberapa jenis partai dan kekuatan politik yang berada di luar parlemen. (Sigit 2011)
