NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan financial engineering untuk mempertahankan sustainable (keberlanjutan) pembangunan dan ekonomi. Inovasi rekayasa pembiayaan ini terbukti mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus mendesain konsep pembangunan baru dengan melakukan financial engineering. Apalagi sebanyak 64 persen dari kabupaten/kota di Jatim yang tergantung pada dana transfer pusat,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat menjadi narasumber pada Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (19/9/2018).
Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim menjelaskan, Pemprov Jatim menerapkan dua jenis inovasi financial engineering atau pembiayaan, yakni fiscal engineering dan creative engineering.
Ia menjelaskan, salah satu contoh aplikasi pembiayaan model fiscal engineering yakni loan agreement Bank Jatim dan Pemprov Jatim. Melalui loan agreement, Bank Jatim memberikan suku bunga kredit murah 6-9 persen untuk UMKM. Pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah industri primer-sekunder, mencegah urbanisasi, dan mendidik UMKM.
“Banking system ini untuk pembiayaan industri primer dan sekunder seperti UMKM. Ada kenaikan yang luar biasa dari jumlah UMKM di Jatim karena Pemprov ikut membantu proses produksi, pasar, dan pembiayaan,” katanya sambil menjelaskan fiscal engineering juga dilakukan dengan rekonstruksi finansial subsidi ke non subsidi, pembentukan BLUD dan pendirian Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Pedagang Besar Alat Kesehatan/PBAK yang akan meningkatkan PAD serta sekaligus efisiensi.
Lebih lanjut disampaikannya, pembiayaan model fiscal engineering itu juga untuk mendanai onfarm pada proses primer sekunder atau Agro Maritim Financing. “Solusi pembiayaan ini diharapkan bisa menggeser nilai tambah ke pedesaan, sehingga menjadi solusi terhadap anomali inflasi, serta menurunkan kemiskinan di pedesaan,” ujarnya.
Selain itu, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti rumah sakit juga sebagai penerapan fiscal engineering di Jatim. Dengan diberlakukannya BLUD ini, pelayanan tidak menggunakan APBD. Rencananya ada 20 SMK Negeri siap untuk di-BLUD-kan di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.
“Nantinya dengan BLUD pada SMK ini mempunyai remunerasi terhadap guru dan juga memiliki tempat praktik. Inilah inovasi pembiayaan dalam vokasional,” pungkasnya.
Pewarta: Setya N
Editor: Banyu Asqalani
