Connect with us

Berita Utama

The Paradoxes of the Bangladesh Miracle

Published

on

The Paradoxes of the Bangladesh Miraclesh

The Paradoxes of the Bangladesh Miracle

Setelah muncul miskin dan hancur dari perjuangan kemerdekaannya 50 tahun yang lalu, Bangladesh telah berhasil menjadi teladan global pembangunan ekonomi. Sementara keberhasilan negara itu adalah hasil dari banyak faktor, dua ciri khas ekonomi politiknya menonjol.
Oleh: Arvind Subramanian

 

Dirusak secara berkala oleh bencana alam, lama bergantung pada bantuan luar negeri dan pengiriman uang, dan sumber abadi pengungsi dan emigran, Bangladesh pernah menjadi “keranjang kesengsaraan”, seperti yang dikatakan Zia Haider Rahman dalam novel debutnya yang hebat, In Cahaya dari Apa yang Kita Ketahui. Tetapi pada peringatan 50 tahun kemerdekaannya, Bangladesh dengan cepat menjadi teladan pembangunan – Keajaiban di Meghna.

Di antara pencapaian negara tersebut adalah peningkatan dramatis dalam standar hidup rata-rata warganya. Menurut data terbaru dari Dana Moneter Internasional, PDB per kapita Bangladesh (diukur dalam istilah paritas daya beli) adalah sekitar setengah dari Pakistan pada tahun 1987 dan dua pertiga dari India baru-baru ini pada tahun 2007. Namun pada tahun 2020, Bangladesh telah melampaui yang pertama dan mengejar yang terakhir, sebagian karena keberhasilannya menjadi eksportir tekstil dan pakaian terkemuka, tertinggal tepat di belakang Cina dan Vietnam.

Yang lebih penting lagi adalah perbaikan indikator sosial seperti harapan hidup, kematian bayi dan ibu, fertilitas, dan partisipasi angkatan kerja perempuan. Dan, yang sama pentingnya, Bangladesh telah berhasil mempertahankan sedikit stabilitas demokrasi – menjaga tentara tetap di barak.

Namun di luar metrik tersebut, pengalaman Bangladesh berbeda dalam dua hal yang belum sepenuhnya diapresiasi dari perspektif pembangunan yang lebih luas. Yang pertama berkaitan dengan pembentukan dan kapasitas negara. Karakteristik yang menentukan dari negara modern adalah bahwa ia memegang monopoli atas kekerasan yang sah, pemerasan yang sah (yaitu, perpajakan), dan penyediaan layanan penting. Monopoli kedua melayani tujuan yang ketiga, dan bahkan ketika negara tidak memberikan layanan secara langsung, itu menentukan persyaratannya.

Baca Juga:  Kunjungi Pasar Induk Kramat Jati, Mendag Pastikan Harga Bapok Stabil dan Pasokan Cukup

Di Bangladesh, bagaimanapun, negara telah secara sukarela menyerahkan monopoli penyediaan layanan kepada sektor non-pemerintah. BRAC dan sejumlah LSM lain yang sekarang terkenal telah memainkan peran utama dalam menyediakan perawatan kesehatan, sekolah, dan layanan keuangan, dan dalam memimpin kampanye kesehatan masyarakat untuk memberikan terapi rehidrasi oral dan imunisasi. Terlepas dari kehadiran sektor LSM yang sangat besar, para pemimpin Bangladesh tidak menganggap kegiatannya sebagai perampasan otoritas negara.

Dengan demikian, Bangladesh menawarkan studi yang menarik dalam ekonomi politik. Biasanya, negara demokratis bertujuan untuk memastikan dukungan rakyat dengan menyediakan layanan yang dibutuhkan warga negara. Sebagian besar enggan menyerahkan fungsi itu agar mereka tidak kehilangan kekuasaan dan legitimasi (belum lagi peluang untuk mencari rente dan korupsi). Semakin efektif aktor non-negara dalam memberikan layanan, semakin banyak negara merasa terancam. Tetapi Bangladesh telah lolos dari dinamika ini.

Sebagian penjelasannya adalah bahwa Bangladesh sangat miskin dan kurang dalam kapasitas negara pada tahun-tahun awalnya sehingga penyediaan layanan publik terganggu, menciptakan kekosongan bagi aktor lain untuk diisi. Mereka yang memanfaatkan kesempatan itu kemudian menikmati akses ke arus masuk bantuan luar negeri yang besar, yang rata-rata (dalam istilah bersih) 5% dari PDB selama 25 tahun hingga pergantian abad.

Tetapi faktor yang lebih dalam juga bisa berperan. Mengingat bahwa Bangladesh memiliki rasio pajak terhadap PDB yang relatif rendah yaitu kurang dari 10%, orang dapat menyimpulkan bahwa negara secara implisit memilih untuk menyerahkan monopolinya pada penyediaan layanan untuk menghindari pelaksanaan monopoli perpajakan yang lebih mahal secara politik. Jadi, sementara Pakistan dipandang sebagai negara yang gagal, dan India sebagai “negara yang gagal”, Bangladesh adalah negara yang masih baru, meskipun lebih efektif daripada tetangganya di Asia Selatan.

Baca Juga:  DPR: Pendidikan Nonformal merupakan Pendidikan Alternatif

Ciri khas lainnya dalam pembangunan Bangladesh adalah kinerja ekspornya. Fakta bahwa keberhasilannya di bidang manufaktur pada gilirannya berkontribusi pada pendidikan dan agensi yang lebih besar bagi perempuan Bangladesh telah didokumentasikan dengan baik oleh ekonom Rachel Heath dan A. Mushfiq Mobarak. Yang kurang dihargai adalah paradoks yang menjadi inti keberhasilan ekspor ini. menyarankan pekerjaan “kutukan bantuan” – varian dari kutukan sumber daya alam. Bantuan luar negeri, tidak kurang dari minyak dan gas yang melimpah, cenderung membuat nilai tukar riil terlalu kuat, membuat sektor ekspor tidak kompetitif. Tapi Bangladesh telah melawan tren lagi.

Di luar keberuntungan dan kesempatan, faktor tambahan yang mungkin berkontribusi pada keberhasilan ekspor Bangladesh termasuk tenaga kerja yang berlimpah, yang membuat upah dolar cukup rendah untuk mengimbangi nilai tukar yang dipertahankan terlalu kuat oleh bantuan asing dan pengiriman uang; dan akses perdagangan preferensial ke pasar luar negeri, pertama di bawah Perjanjian Multi-Serat (sampai dihapuskan), dan kemudian di bawah program yang didirikan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Ke depan, Bangladesh yang terletak di dataran rendah, tentu saja, menghadapi tantangan perubahan iklim yang serius, tetapi kemampuannya untuk mempertahankan transformasi ekonominya akan bergantung pada bagaimana kedua ciri khas ini berkembang. Jika aktor non-negara memasuki politik, mereka dapat mengganggu keseimbangan saat ini, mendorong negara untuk mengambil kembali monopolinya dalam penyediaan layanan. Jika itu terjadi, negara hampir pasti harus menaikkan pajak untuk menunjukkan bahwa ia bisa seefektif LSM.

Demikian pula, daya saing ekspor Bangladesh dapat dirusak oleh kenaikan upah, penegakan standar dan peraturan tenaga kerja yang meningkatkan biaya, dan hilangnya akses ekspor preferensial di pasar kaya.

Baca Juga:  KPK Dinilai Sudah Punya Bukti Kuat Tetapkan James Riady Sebagai Tersangka

Bangladesh dipisahkan dari India pada tahun 1947 atas dasar agama dan kemudian memisahkan diri dari Pakistan pada tahun 1971 atas dasar bahasa dan budaya. Selama beberapa dekade, itu adalah objek merendahkan bagi India dan Pakistan. Tidak lagi. Sekarang menjadi model pembangunan yang cemerlang, negara yang terbagi dua kali ini menawarkan pelajaran bagi negara-negara yang sedang berjuang dari mana ia dilahirkan.[]

*Arvind Subramanian, mantan kepala penasihat ekonomi pemerintah India, adalah penulis Eclipse: Living in the Shadow of China’s Economic Dominance. ©Project Syndicate, 2021. www.project-syndicate.org

Loading...

Terpopuler