NUSANTARANEWS. CO, Surabaya – Keseriusan Pemprov Jatim dalam menyelesaikan proyek Jalan Lintas Selatan (JLS) dipertanyakan DPRD Jatim. Pasalnya, meski pendanaan dilakukan pemerintah pusat, namun, sampai detik keseriusan upaya Pemprov Jatim untuk membangun jalan yang merupakan bagian proyek nasional tersebut dipertanyakan.
“Kami akui kalau proyek tersebut pendanaannya dilakukan oleh pusat dan merupakan bagian proyek nasional. Pembiayaannya dengan skema 60 persen pemerintah pusat dan 40 persen dibagi provinsi dan kabupaten/kota setempat,” ungkap anggota Komisi D DPRD Jatim Martin Hamonangan saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (4/11/2019).
Politisi asal PDIP ini mengatakan pihaknya berharap kendala tak kunjung selesainya pembangunan JLS tersebut karena pembebasan lahan.
”Ini masalah teknis yang harus diselesaikan oleh Pemprov agar anggaran dari pusat bisa cair,” sambungnya.
Diungkapkan mantan pengacara ini, dirinya melihat pendanaan JLS bisa cair, ketika ada upaya pembebasan lahan yang dilalui oleh JLS.
”Oleh sebab itu kami minta Pemprov serius untuk menyelesaikannya dengan melibatkan kabupaten/kota yang dilalui oleh JLS,” lanjutnya.
Martin Hamonangan menambahkan pihaknya berharap gubernur Jatim Khofifah untuk serius untuk merealisasi pembangunan JLS tersebut.
”Kalau ada kendala gubernur segera komunikasi dengan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota untuk menyelesaikan kendala pembebasan lahan,” tutupnya.
Pewarta: Setya W
