NUSANTARANEWS.CO, Ponorogo – Pemerintah diminta serius menyikapi tuntutan ribuan tenaga honorer kategori 2 (K2) agar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur dari Fraksi PAN mengatakan pemerintah diminta tidak boleh mengabaikan masalah tersebut.
Keinginan para tenaga honorer K2 tersebut menunjukkan keseriusan mereka memperjuangkan aspirasinya. Apapun alasannya, tidak bisa ditunda lagi aspirasinya.
“Itu harus menjadi perhatian serius jangan sampai pemerintah di mata publik menurun. Selama ini sudah banyak penuntutan dan tidak bisa menunda lagi jangan sampai ini jadi masalah politis,” ujar Suli Da’im saat serap aspirasi masyarakat dalam masa reses dengan DPD Gerakan Honorer Kategori 2 Indonesia Bersatu (GHK2-IB) Kabupaten Ponorogo dan ratusan tenaga honorer K2 di Gedung PGRI Ponorogo, Jum’at (6/10/2017) sore.
Suli juga mengatakan bahwa pihaknya juga ikut memperjuangakan nasib K2 melalui bantuan honor dalam APBD Jatim. Selain itu dia juga menegaskan bahwa pengelolaan SMA/SMK menjadi tanggung jawab provinsi. “Kedua, masalah tenaga honorer segera dituntaskan,” jelasnya.
Ketua DPD Gerakan Honorer Kategori 2 Indonesia Bersatu (GHK2-IB) Kabupaten Ponorogo, Ajun Prayitno sempat menjelaskan jika kesepakatan politik tenaga honorer K2 dengan Pemerintah dibatalkan sepihak pada 15 September 2015 dan 20 Januari 2016.
Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Ponorogo Prayitno juga mendesak kepada Suli Da’im untuk ikut membantu memperjuangkan aspirasi para tenaga honorer K2. Dia juga sangat prihatin karena honor para honorer K2 sangat minim dibandingkan dengan kuli bangunan.
Pewarta: Muh Nucholis
Editor: Romandhon