Tawaran Preventif Jokowi Berantas Terorisme Jangan Jadikan Lips Service

Presiden Jokowi meninjau salah satu lokasi ledakan di Surabaya, Minggu (13/5). (Foto: IST)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (DPN ISRI) Cahyo Gani Saputro mendukung dan sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo. Langkah preventif yang disampaikan Jokowi dalam pemberantasan terorisme melalui pendidikan adalah suatu pernyataan yang sangat tepat dan perlu di dukung seluruh stakeholder.

Sekjen DPN ISRI, Cahyo Gani Saputro menegaskan revisi Undang-Undang Antiterorisme yang sedang dibahas pembuat UU adalah produk politik yang saat ini perlu segera disahkan dan diundangkan guna penanganan terorisme.

Baca Juga:

• Markas Pasukan Elit Kepolisian Kebobolan Jadi Tamparan Keras Buat Brimob, Densus 88 dan Polri
• Narasi Grand Design Teroris Ala Densus 88
• DPR Pertanyakan Urgensi Pembentukan Koopssusgab
• CBA Desak Presiden Evaluasi Seluruh Lembaga Penanggung Jawab Kasus Terorisme

“Namun upaya preventif lebih mempunyai dampak yang lebih panjang untuk kelangsungan konsensus kebangsaan kita yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Bendera Merah Putih, Bahasa Indonesia, oleh karena perlu dibahas bersama bagaimana formulasi yang tepat oleh segenap stakeholder,” jelas Cahyo kepada NUSANTARANEWS.CO, Minggu (20/5/2018).

Cahyo mengatakan agar tawaran preventif ini bukan sekedar lips service, Pemerintah perlu segera menghadirkan Pancasila dan Budi Pekerti sebagai mata ajar di setiap jenjang pendidikan. Semua pengajar di setiap jenjang pendidikan pun mesti diberikan peningkatan kapasitas pengetahuan tentang Pancasila secara rutin satu pekan atau satu bulan sekali dengan memaksimalkan kerja BPIP yang dibentuk Jokowi.

“Selain itu formulasi Budhi pekerti pemerintah dapat memaksimalkan kerja Dirjen Kebudayaan dengan mengumpulkan budayawan dan stakeholder dari masing-masing wilayah untuk memformulasi mata ajar budhi pekerti yang akan disampaikan pada setiap jenjang pendidikan agar sesuai dengan kearifan lokal wilayah dan daerah masing-masing,” ujar Cahyo.

Menurut Cahyo, Jokowi juga harus punya political will dengan memberikan peran pada tokoh pendidikan yang mempunyai cara fikir seperti Ki Hadjar Dewantoro menteri pengajaran pertama kemudian Alisastro Amidjodjo, Sarmidi Mangunsarkoro beliau-beliau adalah para tokoh pendidikan nasionalis, yang mana Cahyo nilai kelompok nasionalis masih ditempatkan “dipanggir” baik di jajaran kabinet, birokrasi, BUMN maupun jabatan publik lainnya maupun bantuan kepada yayasan pendidikan yang berhaluan nasionalis yang tidak diragukan jiwa merah putihnya, mendengar, melihat dan merasakan hal tersebut Ia merasa prihatin. “Bahkan hampir mayoritas nothing to lose mendukung Jokowi,” kata dia..

Namun Cahyo mengapresiasi bahwa Jokowi berani memulai dalam pemikiran, syukur dalam pelaksanaannya dalam mencegah terorisme, ekstrimisme agar tidak tumbuh subur, yang mana hal tersebut tidak akan subur bila Pemerintah sebelumnya tidak membiarkannya. Artinya sikap Jokowi tegas dalam hal ini patut dan layak didukung.

Sikap langkah pemikiran Jokowi layak disebut sebagai seorang demokrat bukan seorang yang diktator atau represif sebagaimana perjuangan era reformasi yang mana para pejuangnya tidak senang dengan pemimpin dengan pendekatan represif dan tirani, namun cara-cara yang demokratis,” tandas Cahyo.

Pewarta: M. Yahya Suprabana
Editor: Achmad S.