NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Produksi gula di Jawa Timur tahun depan diprediksi akan turun. Pasalnya, petani tebu di Jatim enggan untuk menanam tebu lantaran kebijakan pemerintah yang justru merugikan petani.
“Banyak yang dibongkar lahan tebunya dan diganti oleh komoditi lain. Pemerintah harus mengerti atas kondisi ini,” jelas anggota Komisi B DPRD Jatim Subianto di Surabaya, Sabtu (1/9).
Pria asal Kediri ini mengatakan Harga Pokok Penjualan (HPP) petani tebu mencapai harga Rp 9800.
“Sedangkan pemerintah membeli gula dari petani hanya Rp 9100/kg. Ini jelas merugikan petani karena produksi gula petani tembus Rp 9800/kg. Kadang juga dolog selaku perwakilan pemerintah yang membeli gula petani tak ada uang juga,” jelasnya.
Politisi asal Partai Demokrat ini mengatakan dasar pemerintah untuk menetapkan harga beli Rp 9100/kg karena pemerintah berpatokan pada perkebunan di Lampung.
”Pemerintah tak mengecek HPP di petani langsung, namun di perkebunan di Lampung yang memiliki HPP rendah dan teknologinya sudah modern. Di sana HPP hanya Rp 9000/kg,” ungkapnya.
Baca juga: Harga Tebu Anjlok, Jokowi Sukses Bikin Petani Tebu Menderita dan Sengsara
Tak hanya itu, kata Subianto, sebetulnya petani bisa terangsang untuk menanam lagi jika biaya tinggi maka harus diimbangi dengan rendemen naik.
“Selama ini rendemen tebu kisaran antara nilai 8 hingga 9 saja tak bisa naik sampai angka 10. Pengalaman 8 tahun lalu, kontribusi gula asal Jatim bisa mencapai Rp 1.250.000. Untuk tahun 2017 sudah turun sampai Rp 1.10.000 dan untuk tahun ini bisa saya prediksi tidak bisa sampai Rp 1.000. 000. Bahkan tahun depan mencapai Rp 900.000,” papar Subianto.
Subianto mengatakan kacaunya sistem pergulaan tersebut disebabkan kebijakan pemerintah yang tak berpihak kepada petani.
”Pemerintah lebih utama andalkan impor saja. Pengaruh rafinasi beredar di Indonesia mengancam petani untuk ptoduksi gula,” jelasnya.
Subianto menambahkan pihaknya mendesak juga kepada pemerintah pusat meninjau kembali kebijakannya terkait menentukan harga gula atas bawah.
”HET (Harga Eceran Tertinggi) ditentukan atas bawah petani sangat dirugikan. Ini harus dikaji ulang oleh pemerintah,” tandasnya.
Pewarta: Setya N
Editor: Gendon Wibisono
