NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Kinerja salah satu BUMD Pemprov Jatim yaitu Jamkrida (Jaminan Kredit Daerah) disorot. Pasalnya, kredit yang diberikan tak sesuai dengan dasar didirikan BUMD tersebut.
“Jamkrida dibentuk untuk membantu penyaluran kredit dari pemerintah terhadap pelaku UMKM di Jatim. Namun, kenyataannya yang dibantu justru pelaku usaha menengah ke atas. Hal ini yang kami sesalkan,” ungkap wakil ketua Komisi C DPRD Jatim Yohanes Ristu Nugroho saat ditemui di Surabaya, Sabtu (23/11/2019).
Mantan anggota DPRD kabupaten Madiun ini mengatakan tujuan awal yang paling penting adalah memberikan jaminan pinjaman kepada masyarakat kecil.
“Harapan kami yang disasar adalah UMKM skala kecil. Kalau skala menengah sudah banyak yang meng-cover. Jamkrida Jatim ternyata dalam pelaksanaannya ikut mengcover skala menengah juga,” lanjutnya.
Dikatakan Ristu, jika memberikan kredit terhadap UMKM skala kecil tentunya akan lebih aman daripada memberikan kredit untuk skala menengah.
”Kredit UMKM kecil paling kisaran antara minim Rp 10 juta sehingga untuk berurusan masalah hukum akan minim sekali,” jelasnya.
Oleh sebab itu, kata Ristu, pihaknya berharap pihak Jamkrida Jatim kembali ke jalan yang benar dengan kembali ke tujuan awal didirikan yaitu memberikan kredit bagi pelaku UMKM kecil.
“Kami akan ingatkan dan kontrol penuh kinerja Jamkrida Jatim,” tutupnya.
Pewarta: Setya W
