NUSANTARANEWS.CO – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I (Dapil Jabar I), Sodik Mudjahid, menilai bahwa Kepolisian Daerah (Polda) Jabar telah berlaku tidak adil terhadap kejadian konflik yang melibatkan 2 organisasi masyarakat (ormas) di Bandung beberapa waktu lalu.
Sodik pun menjabarkan sejumlah fakta-fakta yang mengindikasikan bahwa Kepala Polda (Kapolda) Jabar, Irjen Anton Charliyan, memihak kepada salah satu ormas tersebut.
“Kapolda Jabar mengundang beberapa ormas untuk meminta massa mengimbangi massa FPI (Front Pembelas Islam) pada hari Kamis (12/1/17) dan hanya GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) sebagai binaan Kapolda yang hadir,” ungkapnya kepada Nusantaranews, Jakarta, Selasa (17/1/17).
Selain itu, Sodik mengatakan, Kapolda Jabar juga memfasilitasi apel pagi GMBI di halaman Mapolda Jabar satu hari sebelum peristiwa. “Pada hari kejadian yakni hari Kamis, Polisi membiarkan adanya anggota dan simpatisan GMBI membawa balok dan senjata tajam. Padahal UU Darurat melarang hal tersebut dan itu tidak sesuai Protap Polri,” ujarnya.
Bahkan, lanjut Wakil Ketua Komisi VIII itu, pada hari kejadian polisi melakukan pembiaran intimidasi, ucapan penghinaan, penganiayaan dan pengrusakan mobil oleh oknum GMBI.
“Kapolda Jabar membiarkan aksi GMBI berlangsung hingga malam hari melebihi batas waktu jam 18.00 yang diatur oleh UU, dan polisi Jabar baru membubarkan GMBI setelah didesak oleh FPI,” kata Sodik.
Di samping itu, Sodik menyebutkan, Kapolda Jabar juga berlaku tidak adil karena sengaja menengok anggota GMBI yang jadi korban bentrokan di Tasikmalaya yang membutuhkan jarak tempuh sekitar 3 jam dari Bandung.
“Sementara para korban kebrutalan oknum GMBI di pihak ulama dan santri yang dirawat di RSAl Islam tidak ditengok Kapolda. Padahal, jajaran Mapolda dan RSAI Al Islam hanya 10 menit karena berada di jalan yang sama yakni Jalan Soekarno-Hatta,” ungkap Politisi dari Partai Gerindra itu.
Dalam penegakan hukum, Sodik menuturkan, Polda Jabar pun berlaku tidak adil. Pasalnya, oknum FPI yang diduga pelaku perusakan Posko GMBI di Bogor langsung ditangkap dan dijadikan tersangka. “Sedangkan oknum GMBI dan simpatisannya yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaaan ulama dan santri di depan Mapolda Jabar tidak ditindak, tidak ditahan dan sampai sekarang tidak ada penjelasan dari Mapolda Jabar,” ujarnya mempertanyakan.
Selain itu, menurut Sodik, ada kesengajaan keberpihakan opini, dimana Kepala Humas Polda Jabar bertindak melawan hukum dan melawan instruksi Kapolri yang melarang membuat berita hoax.
Pasalnya, Humas Polda Jabar menulis berita hoax di website yang menyebutkan bahwa Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Jabar menuduh dan mengecam tindakan FPI yang anarkis yang kemudian dibantah oleh PW Muhamadiyah.
“Sejalan dengan ketidakadilan ini, Humas Polda Jabar juga tidak melakukan protap Mapolri yang menggelar konferensi pers tentang rentetan peristiwa tersebut,” ujar Sodik.
Dengan fakta-fakta ketidakadilan ini, Sodik menegaskan, maka terbukti bahwa Kapolri telah salah menunjuk Irjen Anton Charliyan sebagai Kapolda Jabar yang tindakannya bertentangan dengan tugas utama Polri yakni menciptakan keamanan dan perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat.
“Jika ini dibiarkan maka sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga layak jika Kapolri Tito yang sedang berusaha membangun Polri yang berintegritas dan profesional memeriksa bahkan mencopot Irjen Pol Anton Charliyan dari jabatan Kapolda Jawa Barat,” katanya menambahkan. (Deni)
