NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ormas keagamaan Front Pembela Islam (FPI) meminta kepada Komnas HAM untuk melakukan investigasi menyeluruh atas kasus pembunuhan 8 orang massa aksi 21-22 Mei 2019.
“Berdasarkan hal-hal di atas (tewasnya sejumlah warga sipil) kami meminta Komnas HAM sebagai lembaga resmi negara yang bekerja di bidang Hak Azasi Manusia untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap peristiwa pembunuhan warga sipil tersebut,” kata Ketum DPP FPI, KH Awit Mashuri saat membacakan hasil konferensi persnya di Hotel Sofyan, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2019).
Hingga saat ini korban yang tewas menurut catatan berbagai rumah sakit di Jakarta dan keterangan resmi dari Gubernur DKI Jakarta yang telah dihimpun FPI totalnya mencapai 8 orang. Hal tersebut, lanjut, Awit Mashuri, tidak menutup kemungkinan korban jiwa akan terus bertambah mengingat ratusan lagi korban yang luka-luka berat maupun ringan.
“Kami juga mencatat terdapat sekitar 700-an lebih korban luka-luka dan juga ratusan korban hilang lainnya,” ujarnya.
Awit menjelaskan tewasnya sejumlah warga sipil ini disebut sebagai tindakan brutal.
“Kami mengecam keras tindakan brutalisme tersebut. Tindakan brutalitas adalah execive use of power, penggunaan kekerasan yang berlebihan yang merupakan tindakan pelanggaran HAM, bahkan terindikasi bentuk pelanggaran HAM berat yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum di pengadilan HAM nasional maupun International Criminal Court yang bermarkas di Den Haag,” jelasnya.
Awit menegaskan bahwa aksi damai 21-22 Mei 2019 merupakan hak warga negara dalam menyuarakan kebenaran, merupakan bentuk kebebasan menyatakan pendapat dan pikiran. Dimana kebebasan berkumpul adalah Hak Azasi Manusia yang dijamin konstitusi Indonesia.
“Aksi damai yang sudah bubar dengan tertib tersebut justru dijadikan anarki dan dibangun opini anarki oleh media massa tertentu yang sengaja memframing bahwa aksi tersebut berujung anarkis. Padahal terbukti aksi berlangsung damai, bahkan peserta aksi bisa sholat berjamaah, dari Magrib hingga Tarawih,” kata dia.
FPI melihat ada keanehan dan agenda setting, baik untuk membentuk opini maupun untuk tujuan tertentu yang berujung melebeling wilayah Petamburan sebagai pusat kerusuhan.
“Padahal wilayah Petamburan sangat jauh dari titik aksi di depan Bawaslu. Ada pihak pihak yang kami tengarai secara sengaja menyeret dan menimbulkan kerusuhan di wilayah Petamburan dan sekitarnya,” ungkapnya.
Padahal bisa disaksikan bersama, pada tanggal 21 Mei malam lanjut Awit, aksi telah berakhir dengan damai di depan Bawaslu sekitar jam 21.00 WIB. Namun baru pada menjelang pukul 12.00 tengah malam terjadi pelontaran gas air mata di depan Bawaslu dan terus merangsek ke arah Pasar Tanah Abang sekitar pukul 01.00 dan menjadi semakin aneh, pelontaran gas air mata terus mengarah ke wilayah Petamburan pada pukul 02.00 hingga pagi hari pukul 07.00.
“Padahal jelas, wilayah Tanah Abang dan Petamburan bukan tempat dilakukannya aksi,” tandasnya.
Dalam aksi kericuhan di Petamburan pada pagi petang, 22 Mei 2019, telah memakan sejumlah korban.
Ketua Tim Investigasi FPI, Ali Al Attas pada kesempatan yang sama, menjelaskan ada pembunuhan warga sipil saat kasus kericuhan di Petamburan.
“Ini ada bukti Farhan Syafero meninggal ditembak (sambil menunjuk video). Ia ditembak sampai tembus belakang. Jadi kemungkinan itu ada tembakan sniper dari atas. Tembus menuju pundak belakang sebelah kiri. Jadi dari leher, tembus ke sebelah kiri,” ujar Ali Al Attas.
Kemudian korban meningal selanjutnya adalah Bahtiar Alamsyah. Ali mengatakan almarhum Bahtiar Alamsyah meninggal di Petamburan.
“Ini Bahtiar Alamsyah (menunjuk video) kondisi sudah lunglai begini,” tandasnya.
Pewarta: Romandhon
Editor: Eriec Dieda
