NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sudah lama sekali Habib Rizieq Shihab tidak berada di tanah air. Pihak yang membenci Habib Rizieq menyebut dirinya DPO, buronan polisi, banyak kasus yang mengejarnya, lari mengasingkan diri ke Makkah bahkan dituding pengecut.
Menurut pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rosyid, di balik tudingan tersebut tetapi tak sedikit yang menganggap Habib Rizieq sebagai pahlawan. Ia dianggap tidak lari, tapi menghindari kezaliman. Hukum tak adil. Habib Rizieq tak ingin menjadi korban ketidakadilan. Bertanggung jawab atas apa yang tidak dilakukan, itu tindakan konyol.
“Begitulah kira-kira yang ada di kepala para pendukung Habib Rizieq,” kata Tony dikutip dari keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (10/4/2018).
Tony menuturkan keluar negeri adalah bagian dari keputusan strategis. Dari Makkah, Habib Rizieq bisa menggerakkan massa. Beda jika Habib Rizieq ada di penjara. Dari Makkah, suara Habib Rizieq masih nyaring terdengar di sejumlah tabligh akbar dan aksi-aksi bela Islam. “Jutaan massa masih patuh atas fatwa dan arahannya. Itu diskripsi dari fakta yang selama ini disaksikan publik. Tak bisa dibantah,” ujarnya.
“Habib Rizieq terus bersuara dari Makkah. Ada yang gerah. Rumornya, sejumlah pejabat negara diutus berkunjung dan minta Habib Rizieq pulang. Bahasa kerennya negosiasi. Lah kok? DPO dikunjungi pajabat negara? DPO diajak negosiasi? Ini DPO atau DPO? Begitulah kira-kira pertanyaan yang muncul di otak rakyat,” ucapnya.
Menurutnya kunjungan itu sekaligus membedakan Habib Rizieq dengan DPO yang lain. Menunjukkan kasus Habib Rizieq bukan lagi hukum, tapi politik. Sebab dalam hukum tak kenal negosiasi. Yang ada adalah penegakan. Berbda dengan politik, tak renyah jika tak ada negosiasi.
“Dalam politik selalu berlaku hukum negosiasi; mulai dari nego yang baik-baik, sampai nego yang paling kotor, busuk dan culas. Hal yang biasa terjadi dalam dunia politik. Nego reklamasi dan e-KTP termasuk yang kedua. Nego Habib Rizieq?,” imbuhnya.
Kenapa Habib Rizieq diminta pulang? Menurut Tony ada pihak yang khawatir dan panik. Tahun 2018 adalah tahun Pilkada. Lanjut Pilpres tahun 2019. Area perebutan suara sedang berlangsung. “Habib Rizieq punya kantong suara. Suara umat Islam yang menaruh kepercayaan kepada Habib Rizieq. Mereka diantaranya adalah aktivis 212,” ungkap Tony.
Ia menilai kadang hukum dan politik berada di ruang gelap tanpa cahaya. Tak mudah membedakannya. Faktor inilah yang menjadi sebab kepanikan pihak tertentu. Lalu, munculah ide menawarkan negosiasi ke Habib Rizieq. Habib Rizieq menyebutnya rekonsiliasi. Apa isinya?
“Habib Rizieq mengajukan tiga poin. Jika dipenuhi, Habib Rizieq tak akan ikut campur tangan soal politik. Pertama, tindak tegas penista agama. Siapapun ia. Apapun agamanya. Perangkat hukumnya ada dan ini bagian dari komitmen kepada pancasila dan menjaga keutuhan NKRI. Keadilan mesti ditegakkan. Tak ada tebang pilih. Terutama terhadap umat Islam,” jelasnya.
Kedua, jangan beri peluang kepada PKI. TAP MPRS No 25 tahun 1966 tentang larangan PKI masih berlaku. Emang PKI masih ada? Perlu tanya kepada Habib Rizieq untuk menjelaskan. Isunya memang kencang. Tapi buktinya remang-remang. Setidaknya, sengaja dibuat remang-remang. Oleh siapa? Kayak gak tau aja.
Ketiga, jaga negara dari intervensi dan pencaplokan asing dan aseng. Intinya, jangan jual negara. Bangsa memerlukannya. Negara harus berdaulat, sehingga punya kemandirian dan martabat. Tidak mengandalkan utang dan jual aset negara. Jangan sampai subsidi terus dicabuti, harga-harga makin mahal, kehidupan ekonomi susah dan negara berjalan ke lubang kuburnya.
Isu negosiasi dan rekonsiliasi mulai muncul ke publik. Sejumlah tokoh dan ulama yang berkunjung ke Makkah seolah telah mendapatkan lisensi untuk menyampaikannya ke publik. Apakah pihak berwenang akan sepakat dengan isi kesepakatan tersebut?
Kata dia, gampang melihat indikatornya. Jika Habib Rizieq pulang, lalu bergandengan satu forum dan panggung dengan pihak yang dimaksud, maka itu artinya deal. Jika Habib Rizieq tetap melakukan perlawanan politik dari makkah, maka itu artinya no deal. (red)
Editor: Banyu Asqalani
