NUSANTARANEWS.CO – Soal Vaksin Palsu, DPR Akui Negara Telah Lalai. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa, menilai bahwa ada kelalaian negara terkait terkuaknya kasus vaksi palsu yang sedang marak menjadi perbincangan di publik.
Menurutnya, tak hanya Pemerintah, DPR pun harus mengakui kelalaian tersebut. Di samping itu, terkait hukumannya pun harus ada ketegasan baik dari Pemerintah maupun DPR.
“Ada kelalaian negara, bukan hanya Pemerintah, tapi DPR juga ya. Kalau di negara lain itu hukumannya hukuman mati. Di kita itu belum ada hukuman maksimal yang dapat diberikan kepada si pelaku. Setelah ada kejaian ini lah kita baru memikirkan terkait hukumannya,” ungkap Desmond di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (28/6).
Oleh karena itu, lanjut Desmond, harus ada payung hukum yang jelas terkait hal tersebut. “Ke depannya harus kita pikirkan bersama terkait hukuman maksimal bagi si pelaku. Karena di China saja, jika ada kasus seperti ini akan dihukum mati. China melakukan ini karena mereka sangat memproteksi bangsanya, harusnya kita juga seperti itu ya,” katanya.
Di samping itu, Desmond menambahkan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga harus mendapatkan sorotan dan evaluasi terkait kasus ini.
“Selain itu BPOM juga harus bisa mempertanggungjawabkan hal ini. Karena vaksin-vaksin palsu ini bisa lolos begitu saja, bahkan hingga selama bertahun-tahun,” katanya.
Bahkan, menurutnya, kalau memang BPOM itu tidak melakukan fungsinya dengan baik, maka lebih baik BPOM itu dibubarkan saja. “Karena percuma saja, fungsinya kan mengawasi dan mengontrol hal-hal seperti ini,” ungkap Desmond. (Deni)
