NUSANTARANEWS.CO – Terkait Proses Pembebasan Sandera Abu Sayyaf, Pemerintah Diminta Untuk Terbuka. Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa Pemerintah harus terbuka dan transparan terkait proses penyelamatan Anak Buah Kapal (ABK) yang disandera oleh kelompok separati Abu Sayyaf di Philipina.
Menurutnya, ketidakterbukaan Pemerintah membuat penyanderaan seperti ini terulang kembali. “Ini kali ketiga kelompok Abu Sayyaf melakukan penyanderaan, kenapa ini bisa terulang lagi? Karena Pemerintah tidak transparan dalam proses pembebasan sebelumnya. Ada sumber yang menyatakan kita bayar tebusan dan ada yang menyatakan tidak,” ungkapnya saat menggelar acara buka puasa bersama di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (28/6).
Kesimpangsiuran kabar mengenai proses pembebasan sandera yang sebelumnya, lanjut Muzani, membuat warga negara Indonesia menjadi komoditas yang menguntungkan bagi para kelompok radikal tersebut.
“Tapi jika kita tidak membayar tebusan, lalu kenapa bisa penyanderaan ini berulang? Ini menjadi bukti bahwa warga negara kita menjadi komoditas suatu kelompok yang menjadikan kita sebagai barang untuk tawar menawar,” ujarnya.
Meskipun demikan, Muzani menambahkan, saat ini yang terpenting adalah Pemerintah harus segera melakukan upaya-upaya pembebasan para sandera.
“Tapi ini semua sudah terjadi, sekarang bgaimana Pemerintah bisa segera membebaskan para sandera tersebut. Terakhir kabarnya Pemerintah Philipina telah mengizinkan Indonesia untuk melakukan penyelamatan,” kata Muzani. (Deni)
