NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengamat politik Arbi Sanit mengatakan situasi politik di Indonesia masih banyak masalah. Meskipun selama pemerintahan Joko Widodo sudah banyak hasil yang dicapai, namun ukuran keberhasilan tersebut justru menjadi persoalan.
“Semisal Asian Games, pelabuhan, kebijakan penetapan harga minyak (BBM) dan infrastruktur lainnya. Tetapi, ukuran keberhasilan dari suatu negara adalah PDB (Produk Domestik Bruto). Ini yang jadi persoalan,” kata Arbi saat diskusi bertajuk Membaca Masa Depan: Seperti Apa Indonesia Jika Jokowi atau Prabowo Terpilih? yang diselenggarakan Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (4/1/2019).
“PDB kita baru menanjak 5,1 atau 5,2. Dan dibandingkan pemerintahan sebelumnya PDB kita selama empat tahun terakhir nggak naik-naik, ditambah kesulitan global,” sambungnya.
Arbi mnuturkan siapapun presidennya tidak mudah mengatrol kenaikan PDB. “Tetapi kalau saya amati, mengapa PDB tidak bisa naik, itu berarti investor kita menahan-nahan investasi. Ini soal apa. Trust. Kepemimpinan,” ujarnya.
Dia menambahkan, faktor kepemimpinan belum bisa menjamin beragam faktor yang menguntungkan dalam dimensi investasi. “Apa yang diusulkan oleh orang Aceh di sana? Ada usulan bahwa para capres diuji lebih dulu dengan membaca Qur’an. Ini melawan konsepsi konstitusi,” katanya.
“Biar saja Aceh begitu, seharusnya kita abaikan saja. Karena mereka memang maunya negara berbasis agama. Karena dasar agama sudah dijadikan dasar memilih pemimpin. Bukan esensi agama, sebab esensesi agama adalah keadilan dan kemanusiaan serta bebas dari ketakutan, dan kesetaraan. Orang Indonesia sekarang sedang bingung mencampur aduk esensi agama dengan cara beragama. Apalagi sekarang agama digunakan dalam pilpres,” urai Arbi.
Soal demokrasi, pengamat politik Universitas Indonesia ini mengatakan sudah mengalami peningkatan meski ada beberapa ancaman.
“Kebebasan kita saya kira cukup dan mengalami peningkatan. Tetapi ada juga ancaman-anacaman. Kalau melihat jurnlis yang tertangkap dan terbunuh saat ini justru lebih banyak dari periode lalu. Kemudian persoalan HAM, saya kira ini tidak akan berhenti siapapun presidennya,” paparnya.
(eda/edd)
Editor: Almeiji Santoso