NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, Pasangan Anies-Sandi berjanji secara tertulis 23 program untuk direalisasikan jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Dari 23 program itu, ada tiga program prioritas. Pertama, mendorong warga menjadi wirausahawan melalui program OK-OCE. Kedua, jaminan pendidikan yang tuntas dan berkualitas melalui program KJP Plus. Ketiga, penyediaan barang kebutuhan pokok yang terjangkau lewat penyederhanaan rantai distribusi.
Namun, ada satu janji yang paling populer dari pasangan Anies-Sandi; komitmen untuk menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Terkait janji lisan untuk menghentikan proyek reklamasi, mereka menilai proyek tersebut hanya menguntungkan pihak tertentu.
Kini, sudah sekitar 3 bulan Anies-Sandi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Namun, belum juga secara tertulis sebagai bukti Anies-Sandi menepati janji kampanye mereka yakni menghentikan proyek reklamasi atau pulau palsu di teluk Jakarta.
“Kami berasumsi, karena aktor-aktor berpengaruh dalam pemerintahan nasional dan juga DKI Jakarta dominan memiliki sikap berbeda dengan janji kampanye Anies-Sandi ini. Hanya seorang aktor yang memiliki kesamaan sikap dengan Anies-Sandi. Bahkan, aktor politik Parpol juga cenderung berbeda dengan janji kampanye Anies-Sandi tersebut,” kata peneliti senior NSEAS, Muchtar Effendi Harahap kepada redaksi, Jakarta, Kamis (18/1/2018).
Siapakah aktor-aktor dimaksud?
Muchtar menyebut di antaranya Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, DPR-RI dan DPRD DKI Jakarta.
“Peta sikap aktor dalam pemerintahan nasional dan daerah ini mempengaruhi sikap Anies-Sandi yang belum memberikan bukti tertulis menghentikan pembangunan Pulau Palsu itu. Apa solusinya? Inilah pertanyaan pokok perlu mendapatkan jawaban,” jelasnya. (red)
Editor: Eriec Dieda
