NUSANTARANEWS.CO – Sampah selalu menjadi persoalan yang tidak pernah ada habisnya di Indonesia, khususnya sampah plastik. Berbagai cara telah dilakukan oleh pihak-pihak berwenang. Namun tetap saja yang namanya sampah sangat sulit untuk dikurangi.
Kita bisa lihat di beberapa sudut kota sampah plastik itu semakin menggunung. Salah satu penyebabnya karena minimnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah.
Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan WALHI Khalisah mengungkapkan sekitar 175.000 ton sampah setiap hari dihasilkan di Indonesia, 90% diantaranya merupakan sampah plastik. Tidak terkontrolnya sampah tersebut menurut Khalisah ditenggarai oleh dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan tahun 2012 yang menyatakan bahwa impor bahan plastik dibebaskan dari bea masuk, alasannya untuk menunjang industri manufaktur.
“Padahal kalau di negara lain sudah tidak boleh hal seperti itu banyak seperti negara-negara maju hingga negara-negara berkembang yang sudah tidak memperbolehkan plastik itu,” katanya sebuah diskusi publik bertema ‘Mungkinkah Jakarta Bebas Sampah 2020?’, di Kedai Kopi Deli, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, (20/9/2016).
Diketahui untuk menekan angka sampah tersebut pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan sebuah aturan di sektor hilie yaitu dengan menerapkan plastik berbayar sebesar Rp 200 per plastik. Namun dirasa Khalisah kebijakan tersebut tidak efektif.
“Tidak efektifnya kebijakan tersebut lantaran tidak ada kontrol di sektor hulu,” katanya.
Kontrol di hulunya yang dimaksud adalah dengan menerapkan kembali bea masuk plastik impor ke Indonesia. Kebijakan tersebut dirasanya akan efektif. Dia memperkirakan sampah plastik akan berkurang sekitar 35-50% per tahunnya.
“Itupun kalau tidak ada yang mengemplang pajak dan tidak ada birokrat yang nakal,” tandasnya. (Restu)
