NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kordinator Presedium MPPI (Majelis Permusyawaratan Pribumi Indonesia), MS Kaban mengatakan putusan sidang sengketa Pilpres 2019 bisa menjadi momentum Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memadamkan tradisi curang di Indonesia. Ia berharap Mahkamah Konstitusi yang telah menggelar sidang kemarin, bisa memberikan keputusan yang betul betul menegakkan konstitusi.
“Jadi mahkamah konstitusi itu harus, menurut persepsi saya, semua proses dari A sampai Z pemilu itu apakah sesuai dengan undang undang? Sesuai dengan konstitusi? Nah kalau sudah melanggar konstitusi maka harus ada sanksi. Sanksi yang diberikan sesuai dengan perintah konstitusi juga,” ujar MS Kaban pada kesempatan acara syukuran kepengurusan baru MPPI di Hotel Alia, Jakarta Pusat, Senin malam (24/6/2019).
Sehingga lanjut dia, jangan sampai ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang ingin menegakkan konstitusi tapi bertengangan dengan konstitusi.
“Saya kira ini tidak fair. Jadi Mahkamah Konstitusi ini harus menegakkan bagaimana amanat konstitusi itu dengan sebaik baiknya sehingga tradisi curang itu harus kita padamkan. Jadi kita harus memadamkan tradisi curang,” ungkapnya.
Hal yang perlu dibangun saat ini menurut Kaban adalah tradisi jujur, adil, transparan, dan menampung partisipasi semua masyarakat.
“Jadi demokrasi itu partisipasi. Nah kalau misalnya kecurangan itu dibiarkan?” tanya Kaban.
Dirinya berpandangan apa yang tengah terjadi belakangan ini soal penegakan hukum sepenuhnya tidak benar. Dimana seakan akan setiap orang yang berbeda dianggap sebagai lawan.
“Orang yang berbeda itu harus menjadi teman berpikir. Nah teman berpikir itulah yang kemudian kita menghasilkan solusi solusi baru untuk mengatasi masalah masalah yang ada,” jelasnya.
Pewarta: Romandhon
