NUSANTARANEWS.CO – Niat baik pemerintah mewujudkan clean government tentu menjadi langkah maju Indonesia menghadapi krisis global akibat situasi batas yang semakin hari kian tak menentu. Clean Government juga merupakan sebagai bentuk persiapan Indonesia menyambut datangnya globalisasi gelombang ketiga seiring akan berakhirnya globalisasi gelombang kedua yang ditandai dengan carut marutnya perekonomian dunia, termasuk perekonomian nasional.
Hanya saja, langkah pemerintah mewujudkan clean government tentunya juga harus disokong dan didukung oleh partai politik yang juga memiliki komitmen dan misi serupa. Sebabnya, parpol adalah pihak yang memproduksi para pemimpin nasional hingga pemimpin di daerah-daerah, dan sudah barang tentu juga beperan besar melakukan pengawasan terhadap kinerja-kinerja para pemimpin tersebut.
Termasuk PDI Perjuangan, parpol-parpol sejatinya memang sudah sejak lama menyadari betapa pentingnya clean government bagi masa depan Indonesia. Namun, kesadaran saja tidak cukup melainkan amat diperlukan kerjasama serta komitmen kuat mewujudkan clean government tersebut.
PDI Perjuangan, sebagaimana disampaikan Sekjennya, Hasto Kristiyanto mengatakan, “Kami merancang sebagai sistem kenegaraan Pilkada yang dikelola oleh partai dengan cara gotong royong untuk dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik, pemimpin yang dipersiapkan melalui mekanisme kelembagaan kepartaian. Kami sudah merencanakan untuk mengadakan sekolah Kepada calon kepala daerah. Itu sudah biasa dijalankan PDI Perjuangan. Sekolah ini akan mempersiapkan bagaimana kepala-kepala daerah menjalankan tugas-tugas ideologis partai, bagaimana mengelola pemerintahan atas dasar prinsip ketuhanan, prinsip prikemanusiaan, persatuan Indonesia atau kebangsaan, musayawarah mufakat dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, itu harus dibumikan,” kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (19/8/2016).
Para kepala daerah, kata dia, mereka harus mewujudkan prinsip Indonesia berdaulat, Indonesia berdikari, dan Indonesia yang berkepribadian, kemudian juga didorong bagaimana kebijakan politik anggaran yang mensejahterakan rakyat. “Bagaimana kebijakan alokasi dan distribusi anggaran, bagaimana kebijakan legislasi, reformasi birokrasi, kemudian kebijakan anti-korupsi,” papar Hasto.
Agar agenda sekolah para calon kepala daerah ini, Hasto menuturkan kalau pihaknya akan menggandeng Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, Bupati Kabupaten Kulonprogo, Hasto Wardoyo, dan Walikota Bandung, Mochamad Ridwan Kamil.
“Ada Pak Anas dari Banyuwangi dan kepala-kepala daerah yang dinilai berhasil, dan juga yang menjadi sahabat-sahabat PDI Perjuangan akan kami jadikan pengajar di sekolah kepala-kepala daerah. Kami juga akan ajarkan bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana politik bukan sekadar pencitraan tetapi politik yang membumi itu semua akan diajarkan dalam sekolah calon-calon kepala daerah,” tandasnya. (eriec dieda)
