Connect with us

Politik

Sayembara Desain Kawasan Ibu Kota Baru Dinilai Mubazir Belaka

Published

on

pembangunan ibukota, ibukota baru, skema kpbu, perpres no 38 tahun 2015, nusantaranews, pulau kalimantan

Pulau Kalimantan. (Foto: sangkaicity)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sayembara desain kawasan ibu kota negara baru dinilai langkah tidak tepat. Sayembara itu sendiri sudah dimulai sejak 3 Oktober 2019 hingga 27 Desember 2019 mendatang.

Pemenang utama sayembara ini bakal diganjar hadiah senilai Rp 2 miliar. Penyelenggara sayembara ialah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

Direktur Eksekutif Infuds, Aznil mengatakan langkah sayembara tersebut hanya akan melahirkan karya amatiran yang dangkal analisa atas penguasaan keberadaan existing lahan yang begitu beragam serta kompleks karena luasan kawasan ibu kota negara baru tersebut memiliki 3 kali Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.

“Hasil karya sayembara berpotensi merupakan hasil imajinasi fiktif dari pemenangnya karena tidak bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah di lapangan,” kata Aznil melalui keterangannya, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Sayembara adalah langkah keliru, kata dia. “Ini sebuah tindakan terburu-buru untuk melahirkan sebuah rancangan desain ibukota negara sebagai kota masa depan dan sebuah kota kemajuan peradaban dunia yang futuristik, ramah lingkungan, smart city, serta kota yang beridentitas Indonesia,” katanya.

Kemudian, lanjut dia, sayembara sangat cenderung menimbulkan kecurigaan publik dalam penentuan pemenang sehingga hanya akan menghabiskan anggaran negara dan dianggap sebuah upaya untuk penguasaan proyek tersebut oleh sekelompok orang.

“Ada banyak potensi anak bangsa yang memiliki gagasan-gagasan menarik tentang desain dan rancangan ibukota negara tapi tidak bisa memvisualkan gagasan basic urban design yang diusulkan ke dalam gambar/skematik, sketsa suasana/perspektif gambar design dan visualisasi rancangan tiga dimensi yang sebagaimana disyaratkan pada dokumen karya sayembara,” paparnya.

Dengan sejumlah alasan tersebut, Aznil menegaskan pihaknya menentang sayembara tersebut.

“Tolak sayembara gagasan desain kawasan ibu kota negara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) karena hal itu mubazir dan hanya akan menimbulkan kecemburuan atas dikuasai sebagian elit intelektual,” katanya.

Baca Juga:  Penerimaan Pajak DKI Sudah Capai Rp 21 Triliun, JRPP Apresiasi Kinerja BPRD DKI

Pihaknya mengusulkan pembentukan rumah gagasan desain kawasan ibu kota negara baru secara terbuka untuk menampung gagasan-gagasan dari partisipasi publik dalam memperkaya perencanaan dan desain serta persamaan kesepahaman publik tentang konsep ibu kota negara Indonesia ke depan. (ach/sld)

Editor: Eriec Dieda

Terpopuler