NUSANTARANEWS.CO – Reshuffle jilid II kabinet kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo akhirnya terlaksa dengan baik di teras belakang Istana Merdeka yang menghadap ke gedung Istana Negara, Rabu (27/7/2016) kemarin. Kekhidmatan prosesi penyampaian 12 nama menteri dan Kepala BKPM yang diganti beriring kebahagiaan sekaligus kesedihan dari kedua belah pihak.
Namun di dalam Reshuffle jilid II ini, persoalannya bukanlah siapa yang dilengserkan. Akan tetapi siapa yang diangkat. Dari deretan nama-nama menteri baru sebagai suku cadang menteri asli berdarah ibu pertiwi, ternyata tengah menjabat sebagai ketua partai.
Karena itulah Presiden Joko Widodo dinilai tidak konsisten. Pasalnya, saat di awal menjabat presiden dirinya melarang ketua umum menjabat menteri. Namun pada kenyataanya, justru malah mengangkat Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto sebagai Menteri Politik Hukum dan Keamanan.
“Jokowi ini kelihatan tidak konsisten, menteri tak boleh jadi ketum, malah angkat Wiranto sebagai Menkopolhukam,” kata anggota Komisi I DPR Martin Hutabarat kepada nusantaranews.co di Gedung DPR, Rabu (28/7).
Namun, Martin tetap berharap Wiranto dapat mengemban tugas dengan baik. “Wiranto harus mampu meningkatkan hubungan yang lebih baik antara TNI dan Polri. “Hilangkan gesekan dengan TNI dan Polri,” cetusnya.
Kemudian, di pundak Wiranto juga terpanggul tugas besar menangani terorisme karena sudah menjadi ancaman global yang anginnya kini berhembus ke Indonesia . Selain itu, masalah narkoba yang sudah sangat luar biasa mengancam generasi penerus.
“Dan tak kalah bahayanya (narkoba) dari teroris. Saya kira perlu diperhatikan penanganannya secara serius sebab 5 juta orang lebih pengguna narkoba di Indonesia,” tandas sang pilitisi Gerindra itu. (Achmad)
