NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Refocusing anggaran OPD, Gubernur Khofifah tak transparan penggunaan anggaran untuk Covid-19. Anggota Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jatim Mathur Husyairi mengatakan bahwa tak ada transparansi dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam refocusing atau realokasi anggaran setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dilingkungan Pemprov Jatim.
“Selama ini gubernur hanya bicara prosentase, tapi detail besarannya tidak disebut atau ditulis oleh gubernur. Di sisi lain, kami dari pihak Dewan sudah menjelaskan terperinci pemotongan dari aktivitas kami yang diperuntukkan untuk penanganan Covid-19,” ungkapnya saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu ( 19/4).
Mathur berharap gubernur menjelaskan secara detail refocusing masing-masing OPD yang diperuntukkan untuk penanganan Covid-19.
“Harus jelas semua OPD ini direfocusing berapa milyar dan diperuntukkan untuk apa dalam penanganan Covid-19. Jangan prosentase saja disebut. Kami kawatir dikemudian hari ini jadi temuan,” ujarnya
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran APBD untuk penanganan covid-19. Total anggarannya sebesar Rp 2,384 trilliun yang sudah disiapkan Pemprov Jawa Timur dari hasil refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan dan penanggulangan bencana non alam wabah Covid-19 di Jawa Timur.
Dana tersebut akan digunakan untuk seluruh kegiatan penanganan Covid-19. Mulai promotif dan preventif, kuratif, tracing, hingga penanganan dampak sosial ekonomi akibat wabah covid-19. Alokasi anggaran Rp 2,384 Trilliun untuk penanganan covid-19 di Jatim ini setara dengan 6,8 persen dari total APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2020.
Mathur mengatakan pihaknya melihat gubernur tak transparan dalam membeber keperuntukan dana Rp 2,348 T yang digunakan dalam penanganan Covid-19.
“Anggaran sudah disiapkan, namun peruntukkannya untuk apa dan siapa saja yang menerima serta proses distribusiannya nantinya bagaimana, tak pernah jelas. Saya melihat gubernur tak transparan dalam penanganan Covid-19. Bukti ketidak transparan tersebut salah satu contoh adalah semakin hari semakin bertambah saja jumlah pasiennya. Lalu bagaimana kinerja gubernur dan jajaran dalam penanganan sebaran pandemic Covid-19,” tuturnya mempertanyakan.(Setya/ed. Banyu)
