NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – RDTR sebagai acuan pembangunan. Berkaitan dengan layanan tata ruang, Presiden meminta Kementerian ATR-BPN mendorong jajaran pemerintah daerah untuk segera menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dengan demikian, seluruh pembangunan itu akan mengacu pada RDTR, terutama daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi, lokasi program strategis nasional, dan daerah rawan bencana.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (6/2).
“Tolong ini betul-betul dilihat. Jangan sampai kita ulang-ulang kesalahan, misalnya tahun 1978 pernah gempa di NTB, pernah gempa di Palu, dengan korban yang hampir sama tetapi kita tidak mengubah. Jelas di situ adalah sangat rawan tsunami, tetap dibangun di pinggir pantai. Mestinya kalau RDTR kita ini ketat dan tidak memperbolehkan, maka masyarakat akan mencari tempat-tempat yang aman. Diarahkan kalau ini zona merah, jangan boleh yang namanya membangun di situ. Bangun di tempat yang zonanya hijau,” pinta presiden.
Presiden memandang penguatan perencanaan tata ruang sebagai payung hukum pembangunan ke depan ini sangat penting. Selain itu, juga agar percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur nasional segera dapat dilakukan sehingga Indonesia semakin diperhitungkan di dunia global.
“Untuk mencapai semua itu maka sekali lagi dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan lompatan-lompatan dari seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Saya percaya segenap Kementerian ATR/BPN mampu melakukan itu semuanya yang telah direncanakan dan mencapai target yang telah kita tetapkan. Tinggalkan pola-pola linier dan rutinitas. Kita harus keluar dari hal-hal yang linier dan rutinitas,” tandasnya.
Pewarta: Muh Nurcholis
Editor: Banyu Asqalani
