NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menghadapi Pilpres 2019, Presiden Jokowi diminta menjelaskan kepada publik semua program yang pernah dijanjikannya 4 tahun silam. Pasalnya, pertanggungjawaban seorang presiden pasca runtuhnya rezim orde baru langsung kepada publik dan tidak lagi ke MPR.
“Kalau dalam konsep sistem kenegaraan yang lama, di akhir periodenya dimintai pertanggungjawaban oleh MPR. Apa yang sudah dilakukan sesuai atau tidak dengan GBHN yang ditetapkan. Maka di dalam Pilpres langsung ini, menurut saya Presiden Jokowi itu harus menjelaskan ke publik. Sudah berapa persen janji-janji yang disampaikan pada 2014 dijalankan. Itu penting,” ujar Kepala Pusat Pengkajian Nusantara Pasifik (PPNP), Haris Rusly Moti dalam sebuah diskusi publik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat baru-baru ini.
“Supaya kita tahu apa yang sudah dijanjikan, disampaikan di Pemilu itu dilaksanakan sudah berapa persen. Kalau tidak dilaksanakan masalahnya apa? Hambatannya apa? Tantangannya apa? Rakyat perlu tahu,” sambung dia.
Sementara itu, Prabowo Subianto yang kembali tampil sebagai calon presiden di Pilpres 2019 diminta untuk menjelaskan konsep dan gagasan yang hendak dia terapkan bila nanti terpilih pada 17 April mendatang.
“Untuk pak Prabowo, rakyat itu butuh penjelasan. Dia itu butuh meyakinkan kita semua sebagai pemimpin alternatif, bahwa dialah Indonesia ini bisa betul-betul menjadi negara yang adil dan makmur,” kata Haris.
Bagaimana caranya? Bagaimana logikanya? Yakinkan kita. Jadi bukan sekadar finnick, gimmick, meme yang kita nggak jelas ke mana arahnya,” lanjut dia.
Dia berharap tim sukses kedua pasangan capres-cawapres bisa membantu jagoannya untuk menjelaskan kepada publik tentang visi dan misinya sehingga rakyat mendapatkan gambaran utuh sebelum memilih satu di antara dua pasangan.
“Jadi kedua capres ini, kebetulan di dua-duanya tim suksesnya ada di sini kita harapkan gambaranya secara jelas. Bagaimana wujud dan wajah Indonesia kalau mereka itu terpilih sebagai presiden,” ujar Haris.
(rmd/adn)
Editor: Eriec Dieda
