NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Rawan sorotan KPK, Legislator Siadi ingatkan camat dan kades di Malang Raya pengelolaan dana desa. Anggota DPRD Jatim Siadi mengingatkan seluruh perangkat desa mulai tingkat kecamatan hingga desa dalam pengelolaan anggaran dana desa agar berhati-hati. Pasalnya hal tersebut akan rawan menjadi sorotan dan bidikan dari KPK.
“Saya mengingatkan mulai camat hingga ditingkat kepala desa untuk berhati-hati dalam pengelolaan anggaran dana desa,” jelasnya saat dikonfirmasi, Selasa (7/9).
Politisi asal Partai Golkar ini mengatakan pihaknya berharap para perangkat ditingkat kecamatan dan kepala desa harus transparan dalam publikasi APBDes. “Muatan publikasi harus menampilkan fakta kegiatan pembangunan,” jelas pria yang juga ketua Golkar kabupaten Golkar.
Pria yang juga anggota komisi A DPRD Jatim ini lalu mencontohkan sarana-sarana untuk publikasi APBDes antara lain balai desa, pos ronda, website hingga group whatshapp.
Ditambahkan oleh Siadi, pihaknya juga berharap inspektorat pemda kabupaten Malang melakukan pengawasan ketat dan bimbingan pengelolaan APBDes.
Dibeberkan oleh Siadi, ada 5 titik rawan korupsi untuk dana desa. 5 itu diantaranya proses perencanaan hingga PBJ yaitu potensi nepotisme, potensi menaikkan atau menurunkan harga, rekayasa, dan tidak transparan serta adanya potensi laporan fiktif. (setya)
