NUSANTARANEWS.CO – Sekjen DPP PPP Arsul Sani mengatakan penurunan prosentase umat Islam di Indonesia merupakan pekerjaan rumah bagi PPP. Namun, kata dia, hal itu juga mesti menjadi bahan evaluasi bagi seluruh ormas-ormas Islam di Indonesia untuk meningkatkan produktifitas dakwahnya.
“Tetapi bagimana tidak hanya menaikkan jumlah umat Islam, juga bagaimana meningkatkan kualitas keagamaannya,” ujar Arsul di gedung DPRRI, Jakarta, Kamis (19/5) lalu.
Arsul mengatakan PPP sebagai ormas Islam tengah menggagas RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) untuk dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2019. Tujuannya, untuk mendorong negara memberikan atensi yang lebih baik terhadap LPK yang ada.
“Kalau dalam Islam adalah terdiri dari pondok pesantren, Madrasah Diniyah, dan taman pendidikan Alquran. Itu yang akan dilakukan PPP. Sebab sarana pendidikan ini yang menjadi alat, atau silah untuk meningkatkan, mempertahankan prosentase sekaligus meningkatkan kualitasnya,” ungkapnya.
Selain itu, Arsul menekankan kepada ormas-ormas Islam di Indonesia untuk bekerjasama. Terutama, kata dia, bagaimana ormas-ormas Islam tersebut turut serta dalam memberikan pencerahan tentang entitas politik yang memiliki keberpihakan atas pengembangan dakwah Islam di Indonesia.
“Ya saya melihatnya seperti ini. Justru harus ormas islam juga yang memberikan pencerahan kepada umat islam bagaimana masyarakat harusnya yang mereka pilih dalam pemilu legislatif maupun presiden adalah calon pengusung program-program yang tidak hanya berorientasi pada duniawi umat islam. Tetapi program-program yang secara ukhrawi, yang itu juga menguntungkan umat islam,” kata dia.
Ia menjelaskan, salah satu faktor yang mempangaruhi merosotnya umat Islam akibat politik yang tidak satu visi.
“Ya saya melihatnya seperti ini. Justru harus orrmas Islam meberikan pencerahan kepada umat Islam harusnya yang mereka pilih dalam pemilu legislatif maupun presiden adalah calon pengusung program yang tidak hanya berorientasi pada duniawi umat Islam. Tetapi program-program yang secara ukhrawi itu juga yang menguntungkan umat Islam,” terangnya.
Selain itu, Asrul juga mengatakan bahwa program-program tersebut harus jelas. Ambil contoh misalnya, kata dia bupati atau gubernur memperhatikan anggaran pesantren, madrasah diniyah, pemberantasan segala bentuk kemaksiatan, penguatan amar makruf nahi munkar.”Itu harus diatensi. Itu yang harusnya ditingkatkan. Cuma kan kewajibannya itu kan justru kewajiban ormas Islam,” tandasnya. (Htm/Ed)
