NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pemerhati Pemilu, Said Salahudin meminta DPR menyikapi serius problem KTP Elektronik karena tak cukup hanya diselesaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kepolisian. KTP Elektronik merupakan dokumen persyaratan untuk pemilih dalam Pemilu 2019 mendatang.
“Persoalan KTP Elektronik ini sudah bukan lagi sekedar urusan administratif pemerintah. Tidak pula cukup ditangani oleh institusi penegak hukum. Isu ini sudah menjadi isu politik, sebab undang-undang telah menentukan KTP Elektronik sebagai syarat bagi Pemilih untuk memberikan suaranya di TPS,” kata Said dalam keterangan pers, Jakarta, Senin (10/12/2018).
Baca juga: KTP Elektronik Tercecer, Pemilu di Ambang Kecurangan
Artinya, lanjut Said, problem KTP Elektronik dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bisa berujung pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Bahkan, tambah Said, jika Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan PHPU tidak memuaskan pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat persoalan KTP Elektronik bisa memantik munculnya huru-hara.
“Jadi, jangan anggap sepele isu ini. Jangan dibiarkan menjadi api dalam sekam. Kita tentu tidak menginginkan terjadinya kekacauan Pemilu,” ujar Direktur Sigma ini.
Baca juga: KTP Elektronik, Benda Kecil dan Tipis yang Menyimpan Skandal Triliunan Rupiah
“Sebagai penanggungjawab Pemilu, KPU tidak boleh menutup mata pada persoalan ini. Mereka bisa mengajukan komplain kepada Kemendagri sebagai penerbit KTP Elektronik,” tambah dia.
Sebelumnya ditemukan sebuah karung berisi ribuan KTP Elektronik berceceran di area persawahan di Jalan Karya Bakti III, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu (8/12). Peristiwa ini membuat heboh karena terungkap di tengah-tengah persiapan Pemilu dan Pilpres tahun 2019.
(bya/as)
Editor: Banyu Asqalani
