NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Nama kartu tanda penduduk elektronik seperti momok bagi masyarakat, juga penguasa. disbut momok bagi masyarakat karena saking susahnya membuat KTP elektronik, lain lagi bagi penguasa yang terlihat ketakutan jika ada masalah sedikit saja terkait KTP elektronik, ketakutan penguasa ini menyiratkan adanya tabir tersembunyi di balik benda kecil yang tipis ini.
Demikian statemen Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (30/5/2018).
Dia melanjutkan, misalnya kasus yang baru-baru ini menggegerkan publik, di tengah-tengah sulitnya masyarakat membuat KTP elektronik. Di Simpang Salabenda, Kemang, Kabupaten Bogor malah ditemukan KTP elektronik yang tercecer dengan jumlah yang banyak. “Sangat wajar publik merespon negatif dengan kejadian ini, karena selain begitu sulitnya mengurusi KTP-el masyarakat masih sakit hati dengan kasus mega korupsi KTP elektronik yang belum juga tuntas,” kata Jajang.
Baca juga: E-KTP [E Ketauan Tipu Publik]
Berdasarkan pantauan CBA, program Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait KTP elektronik ini masih banyak masalahnya. “Selain KTP yang tercecer di Bogor kami mencatat ada 5 proyek terkait KTP elektronik yang dijalankan Direktorat Jendral kependudukan dan pencatatan sipil di dua tahun (2017 dan 2018) yang berpotensi menjadi skandal KTP elektronik selanjutnya,” ungkapnya.
Jajang menerangkan, untuk 5 proyek ini anggaran yang disiapkan Kemendagri mencapai Rp 299.095.142.409. Uang ratusan miliar ini digunakan untuk 3 proyek Annual Technical Support Aplikasi Biometric KTP elektronik. Di mana dua proyek dijalankan tahun 2017 dan satu proyek dijalankan tahun 2018, untuk tiga proyek ini anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 129.718.900.000.
Ada juga dua proyek Pengadaan Blangko KTP elektronik yang dijalankan di tahun 2017 dengan anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 158.643.900.000.
Baca juga: Setnov Menyanyi, Puan Maharani dan Pramono Disebut Terima Dana e-KTP
Untuk 5 proyek ini CBA mencatat beberapa temuan, pertama dua proyek Pengadaan Blangko KTP elektronik selalu dimenangkan oleh perusahaan itu-itu saja. Perusahaan tersebut adalah PT Pura Barutama yang beralamat di Jl. AKBP Agil Kusumadya 203 Kudus. Walhasil PT Pura Barutama mendapatkan Rp 158.643.900.000. dari Kemendagri.
“Selalu dimenangkannya PT Pura Barutama, menurut kami sangat janggal mengingat dalam proses lelang masih terdapat perusahaan lain yang menawarkan harga efisien. Contohnya yang ditawarkan PT Trisakti Mustika Graphika, dalam Pengadaan Blangko KTP elektronik. Harga yang diajukan lebih rencah Rp 2,7 miliar tapi tetap digugurkan,” katanya.
Selain itu, dalam proyek Annual Technical Support Aplikasi Biometric KTP-el Tahun 2017 juga ditemukan kasus yang sama. Di mana perusahaan yang dimenangkan Kemendagri dengan nilai kontrak sebesar Rp 10.255.300.000, jauh lebih mahal dibanding penawar terendah yang menawarkan Rp 8,9 miliar saja.
Baca juga: Apa Kabar Puan Maharani dan Pramono Anung?
Secara keseluruhan dalam 5 proyek di atas, CBA menemukan potensi kebocoran uang negara sebesar Rp 4,8 miliar. “Hal ini sangat disayangkan, karena ternyata Kemendagri hingga kini belum juga beres dalam menjalankan proyek KTP elektronik,” tukasnya.
Melihat fakta tersebut CBA mendorong pihak berwenang khususnya KPK, jangan hanya fokus dengan mega skandal KTP elektronik sebelumnya namun juga membuka penyelidikan dengan proyek KTP elektronik yang kami sebutkan.
“Temuan ini juga menjadi catatan penting bagi KPK untuk terus mengawasi proyek KTP elektronik yang sedang dijalankan Kemendagri karena tidak menutup kemungkinan masih banyak penyimpangan yang dilakukan,” pungkasnya.(re/ed/nn)
Editor: Eriec Dieda
