NUSANTARANEWS.CO – Keputusan Partai Sayap Kanan Israel, Likud, pimpinan Benjamin Netanyahu untuk caplok permukiman Yahudi di Tepi Barat Sungai Jordan ke dalam Israel mendapat kecaman serius dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Atas tindakan tersebut, Presiden Abbas mengaku akan meninjau kembali seluruh kesepakatan yang ditandatangani dengan Israel.
Bahkan, Abbas menganggap Israel yang paling bertanggung-jawab atas pelanggarannya terhadap hukum internasional.
“Kami mesti membuat keputusan penting selama 2018, termasuk mengenai saluran hukum, untuk menganggap Israel bertanggung-jawab atas pelanggaran sistematis dan besarnya terhadap hukum internasional, dan meninjau kembali kesepakatan yang ditandatangani dengan Israel,” kata Abbas, kepada Xinhua, Senin (1/1/2017) waktu setempat.
Sementara WAFA melaporkan, Abbas sebut keputusan Partai Likud tak bisa diambil tanpa dukungan penuh Pemerintah AS yang telah menolak untuk mengutuk permukiman kolonial Israel.
Ia pun desak masyarakat internasional melakukan tindakan atas hasutan Israel terhadap hak rakyat Palestina.
Pewarta: Yahya Suprabana
Editor: Achmad S.