NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menilai Presiden Joko Widodo telah keliru lantaran menuduh ada lawan politiknya yang memainkan isu penurun daya beli masyarakat untuk menurunkan elektabilitasnya pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
“Itu keliru ya. Apa yang disampaikan presiden itu keliru. Ini bukan isu politik, isu ekonomi akibat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Kebijakan itu dibuat pemerintah. Jadi pemerintah jangan lempar batu sembunyi tangan,” ujar Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/10/ 2017).
Sebelumnya, dalam pidato peresmian penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Tahun 2017 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017) lalu, Presiden mengatakan bahwa isu mengenai daya beli masyarakat menurun sengaja dihembuskan oleh kelompok yang memiliki kepentingan politik untuk Pilpres 2019.
Menurut Fadlu, di tengah masyarakat sekarang memang sedang terjadi penurunan daya beli. Fadli menyebutkan anggaran yang ada hanya dikonsentrasikan pada infrastruktur yang tidak berdampak pada perekonomian rakyat.
“Termasuk penyerapan tenaga kerja. Infrastruktur buat siapa? Meskipun apa yang dibangun itu bagus-bagus saja, kalau uangnya banyak,” kata Fadli.
Fadli menyampaikan, pembangunan infrastruktur kebanyakan dibiayai dari utang negara lain dan mengumpulkan dari masyarakat. Pembangunan infrastruktur, kata Fadli, terkesan dipaksakan. “Sementara daya beli masyarakat ini lemah. Ini mengganggu daya beli masyarakat secara ekonomi,” ucapnya.
Fadli mengaku, saat masa reses dirinya turun ke daerah, dan selalu memperoleh keluhan masyarakat tentang daya beli yang berkurang karena melemahnya perekonomian. Menurut dia, pada umumnya masyarakat mengaku menghadapi pelemahan perekonomian dan makin kesulitan.
Bahkan, kini masyarakat makin sulit memperoleh pekerjaan dan merasakan kenaikan harga membumbung tinggi. Fadli menegaskan, kenaikan gas dan harga lain itu tentu membuat daya beli masyarakat melemah.
Fadli menyarankan, agar Presiden menanyakan langsung ke masyarakat mengenai kondisi daya beli terkini. “Masyarakatlah yang lebih merasakan dan mengetahui akan kondisi mereka. Bukan lembaga-lembaga penelitian yang mengukur kesejahteraan rakyat dengan angka-angka yang belum tentu benar,” tutur Fadli.
Reporter: Ricard Andhika/Editor: Eriec Dieda
