Connect with us

Politik

Hadiah HUT TNI ke-72 dari Kontras: Panglima TNI Tidak Netral

Published

on

Wakil Koordianator Kontras Puri Kencana Putri/Foto Fadilah / Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta– Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras), Puri Kencana Putri menyatakan pada ulang tahun ke-72 TNI, Kontras melihat masih ada sikap tidak netral yang ditunjukan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Menurut Puri, sebagai Panglima TNI Gatot harus mencerminkan sebagai seorang pimpinan yang berkewajiban menerapkan buku putih strategi pertahanan Indonesia

“Sikap yang ditampilkan oleh TNI belakangan ini adalah manuver politik yang secara reaksioner telah ditampilkan konstan selama setahun belakangan ini oleh Panglima Gatot (Nurmantyo),” ungkap Puri saat dihubungi Nusantaranews.co, Jakarta, Kamis (5/10/2017)

“Tapi sisi yang lain TNI punya kewajiban untuk mengimplementasikan strategi pertahanan Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam buku putih pertahanan 2015-2019,” sambungnya.

Puri menilai, ada ambisi dan hasrat pimpinan TNI untuk bersaing dengan pemerintahan sipil dan hal itu memiliki beberapa resiko.

Pertama, kata dia, ada isu reformasi kelembagaan TNI yang tidak berhasil disentuh total oleh Panglima TNI. Kedua adalah supremasi sipil yang morat-marit karena tidak punya strategi bagaimana menjinakan sikap yang dikeluarkan oleh Panglima atau menyetir Panglima untuk kembali fokus pada strategi pertahanan.

Loading...

“Kontras melihat Panglima cenderung politik kekeinian ketimbang memberikan pandangan terhadap strategi pertahanan Indonesia. Memang ada beberapa mencolok kuat memberi komentar soal Laut China Selatan. Tapi ya sudah itu saja, tidak ada pandangan yang lain, malah justru memgkritisi situasi dalam negeri keamanan dan sebagainya, termasuk mengkritisi pemerintah,” jelasnya.

Puri melanjutkan, dalam catatan Kontras sedikitnya ada 138 kasus pelanggaran hukum dan HAM yang mereka duga dilakukan oleh TNI. Karenanya, Kontras meminta kepada TNI untuk mempercepat proses reformasi birokrasi.

Baca Juga:  Gatot Nurmantyo : Tidak Ada Pemimpin Yang Lahir Tanpa Tempaan

“Seusai dengan catatan Kontras ada 138 pelanggaran hukum dan HAM dari Oktober 2016-September 2017 yang itu masih belum menjadi prioritas utama TNI untuk menyelesaikan itu,” pungkasnya.

Reporter: Syaefuddin A
Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler