NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo menginginkan semua lapisan masyarakat bisa masuk ke banking system agar dapat mengakses untuk permodalan. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat inklusi keuangan.
“Semuanya, semua masyarakat harus bisa masuk ke banking system, bisa masuk ke sistem keuangan kita sehingga akses untuk permodalan, akses untuk mendapatkan keuangan dari sana bisa didapatkan,” ujar Presiden usai menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus PBB untuk UNSGSA, Ratu Maxima di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/2/2018).
Presiden membeberkan itulah salah satu bahasan yang didiskusikan dengan Ratu Maxima.
Menurut Jokowi, Indonesia perlu melakukan penyederhanaan sistem dan izin-izin yang rumit demi mempercepat inklusi keuangan.
Baca juga: Inklusi dan Literasi Keuangan Syariah Masih Minim
Pemerintah tengah berupaya meningkatkan Indeks Keuangan Inklusif yang pada 2014 baru mencapai 36 persen, menjadi 75 persen pada 2019. Salah satu yang terus diupayakan ialah mempercepat proses sertifikasi sektor pertanahan.
Inklusi keuangan ini merupakan agenda global, terutama negara-negara yang tergabung dalam G20. Indonesia satu di antara 20 negara tersebut. Negara-negara G20 mewakili dua per tiga populasi, memproduksi 85% produk domestik bruto (PDB) dunia, dan menguasai 75% perdagangan dunia.
Reformasi keuangan diharapkan mampu meningkatkan stabilitas keuangan internasional dan mengatasi persoalan too big to fail, meningkatkan transparansi dan integritas pasar, mengatasi kesenjangan dalam regulasi, dan menanggulangi praktek shadow banking.
Baca juga: AEoI Diberlakukan, Berakhirlah Sudah Era Kerahasiaan Perbankan
Dalam kaitan ini, para pemimpin G20 menyambut baik dan terus mendorong kemajuan beberapa program dibawah koordinasi Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya dalam membantu negara anggota untuk melaksanakan berbagai program keuangan inklusif dengan optimal seperti di bidang pendidikan keuangan, perlindungan konsumen, pemberdayaan masyarakat kecil, dan peningkatan peran UKM.
Dalam pelaksanaannya, para pemimpin G20 sepakat untuk melakukan policy coordination antara satu negara anggota dengan negara anggota lain, dan koordinasi secara kolektif di G20, mengingat kebijakan ekonomi dan keuangan di satu negara anggota akan berdampak terhadap negara anggota lainnya bahkan kepada perekonomian global.
G20 juga akan meningkatkan kerjasama mengatasi masalah penggelapan pajak (tax evasion) dan pemindahan keuntungan (profit shifting) lintas batas negara yang dilakukan perusahaan multinasional, melalui pembaruan peraturan perpajakan internasional terkait penghindaran pajak, praktek-praktek merugikan dan perencanaan pajak yang agresif (base erosion and profit shifting atau BEPS).
Baca juga: Dunia Tengah Menuju Rezim Transparansi Global
Untuk mencapai tujuan tersebut, G20 sepakat melaksanakan rencana aksi pertukaran informasi perpajakan yang lebih transparan yang tidak saja bagi negara anggota G20, namun juga bagi negara-negara berkembang.
Penanganan BEPS akan menghasilkan sistem perpajakan internasional yang transparan, dan meningkatkan kapasitas pendapatan bagi negara dimana transaksi perpajakan dilakukan yang dapat digunakan bagi pembiayaan pembangunan negara yang bersangkutan.
Dalam KTT G20, ada satu catatan penting yakni mempertegas komitmen keterbukaan perbankan setiap negara anggotanya. Skema yang disepakati ialah memberlakukan Automatic Exchange of Information (AEoI), dimana nantinya setiap negara yang tergabung dalam G20 akan mendapatkan keterbukaan data informasi pajak dari perbankan seluruh dunia.
Artinya, berakhirlah era kerahasiaan perbankan, yang sekaligus juga sebagai tanda segera akan muncul zaman baru. Reformasi sistem keuangan global telah dimulai, clean goverment dan efisiensi menjadi tuntutan zaman baru yang lebih sehat, transparan dan rasional. (red/as)
Editor: Eriec Dieda
