NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Indonesia kini saatnya untuk kembali memainkan peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia, khususnya dalam memprakarsai kembali perundingan-perundingan berskala multilateral dalam kerangka perlucutan senjata (disarmament) dan pemeliharaan perdamaian (peace keeping).
“Gagasan dan usulan yang patut kita jadikan titik-tolak pengembangan lebih lanjut yaitu mendorong negara-negara non-nuklir untuk menegakkan Non Proliferation Treaty (NPT),” kata Direktur Global Future Institute (GFI) Hendrajit.
Kemudian, menekan negara-negara nuklir menghormati NPT dan kembali ke meja perundingan. Berikutnya pendekatan kepada negara-negara yang tergabung dalam NATO yang tidak setuju dengan kebijakan Presiden Donald Trump, serta membangun kerangka kerjasama dengan negara-negara non-nuklir untuk mengingatkan negara-negara nuklir terhadap kemungkinan dampak buruk bagi pengembangan nuklir yang tidak bertanggung jawab di masa depan.
Selain itu, di forum negara-negara ASEAN sudah ada dua perangkat untuk mengembangkan lebih lanjut gagasan di atas, yaitu ZOFPAN. Zone of Peace, Freedom and Neutrality, Kawasan Damai, Bebas dan Netral. Ini merupakan tekad dan pernyataan sikap negara-negara yang tergabung dalam kawasan Asia Tenggara untuk menciptakan kawasan yang damai, bebas dan netral dari semua campur tangan asing maupun sebagai sasaran perebutan wilayah pengaruh dari negara-negara adikuasa manapun.
Lebih spesifik lagi, ASEAN sudah mempunyai Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty (SEANWFZ). Di mana negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sepakat mengadopsi rencana aksi SEANWFZ untuk mempercepat pembentukan kawasan bebas nuklir di Asia Tenggara.
Meski demikian, kata Hendrajit, kedua perangkat yang sudah dimiliki ASEAN itu tidak akan berhasil dan efektif untuk mencapai tujuan jika jika Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara tidak memainkan peran kepemimpinan.
“Kata kuncinya adalah Indonesia harus memainkan peran kepemimpinan di ASEAN. Sebab kohesifitas atau kekompakan ASEAN sebagai entitas politik regional saat ini masih dipertanyakan,” jelasnya.
“Betapa pentingnya Indonesia saat ini memiliki pemimpin yang kuat, tapi juga visioner dan imajinatif dalam menjabarkan politik luar negeri RI bebas-aktif sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman,” ujarnya.
“Maka itu, atas saran dan tawaran dari Global Future Institute, berbagai komponen strategis bangsa, khususnya pemangku kepentingan (stakeholders) kebijakan luar negeri RI, untuk menyerap dan mempelajari kembali success story para bapak bangsa kita dahulu, ketika memprakarsai Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955, dan Gerakan Negara-Negara Nonblok Beograd 1961,” terang Hendrajit.
Mempelajari succes story Indonesia dulu dapat mengilhami dan menginspirasi lahirnya gagasan-gagasan strategis terbentukya forum-forum internasional yang diprakarsai negara-negara berkembang yang masuk kategori non nuclear state atau negara-negara non-nuklir untuk mendesak dan memaksa negara-negara adikuasa dan negara-negara maju untuk menghentikan perlombaan senjata nuklir di Asia Pasifik dan Asia Tenggara pada khususnya demi terciptanya perdamaian dunia.
Selain itu, gagasan untuk membuka kembali perundingan-perundingan strategis yang didasari gagasan ke erah perlucutan senjata nuklir ala INF merupakan suatu keharusan untuk mengikutsertakan juga Rusia dan Cina maupun negara-negara Asia yang masuk kategori nuclear state seperti Iran, Korea Utara, India dan Pakistan atas dasar gagasan untuk menciptakan perimbangan kekuatan antar negara-negara.
“Menyadari kenyataan semakin mengkhawatirkannya stabilitas dan keamanan regional baik di Asia Timur maupun Asia Tenggara akibat meningkatnya perlombaan senjata nuklir menyusul berakhirnya Perjanjian Nuklir Jarak Menengah (INF) pada Februari lalu mendesak berbagai pelaku media di Indonesia harus semakin melek, peka dan waspada dalam merespons dan membaca tren global dan perkembangan internasional yang semakin dinamis dewasa ini,” pungkasnya.
(eda/adn)
Editor: Eriec Dieda
