NUSANTARANEWS.CO – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, menyampaikan bahwa pihaknya menyetujui jika unsur Pimpinan DPR/MPR RI ditambah dengan menempatkan Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di posisi tersebut.
“Direncanakan masa sidang awal Januari ini (2017) ditunjuk dari PDIP Wakil Ketua MPR dan DPR. PDIP sendiri kan spiritnya itu ingin proporsional, artinya fungsi pimpinan DPR ditentukan perolehan kursi di DPR,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Rabu (28/12/16).
Yang jelas, menurut Karding, metode pemilihan Pimpinan DPR/MPR apapun yang akan dipakai nantinya, tetap harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Tapi kalau mau cari yang ideal memang sesuai yang proporsional (partai pemenang pemilu). Disitu penghargaan terhadap suara rakyat siapa yang menang,” katanya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB itu mengharapkan, metode pengambilan keputusan tersebut akan diterapkan juga dalam Pemilu 2019 mendatang. Agar, tidak banyak perdebatan seperti yang terjadi di 2014 lalu.
“Saya kira, kita harus beri kepercayaan, yang menang itulah yang diberi kepercayaan rakyat. Dia (partai) harusnya dikasih kesempatan, yang (pemenang pemilu) pertama, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Itu jauh lebih enak, nyaman politik, di DPR juga agak smooth,” ujar Karding.
Seperti diketahui, PDIP pada masa sidang Paripurna sebelumnya meminta kepada DPR untuk merevisi Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Khususnya pasal-pasal terkait pemilihan unsur pimpinan DPR dan MPR RI.
Pasalnya, PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2014 lalu tidak diberikan tempat di dalam unsur Pimpinan DPR dan MPR. Hal itu dikarenakan pada 2014 lalu, pemilihan Pimpinan dilakukan secara paket, dan PDIP pun kalah dalam voting karena hanya memiliki dukungan dari 4 partai saja, yakni Nasdem, PKB, PDIP dan Hanura. (Deni)
